Batam, Batamnews — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang mengembalikan wewenang pengelolaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang-Galang kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (9/4/2026).

Langkah strategis ini dinilai krusial untuk memastikan tata kelola kawasan berjalan secara terintegrasi, profesional, dan memiliki landasan hukum yang pasti.

Mide Formateur HMI Cabang Batam, Pipin Riyansyah, menyampaikan bahwa kejelasan mengenai otoritas pengelolaan merupakan kunci utama dalam mendorong ekosistem pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Kami memandang bahwa pengembalian pengelolaan lahan kepada BP Batam merupakan langkah tepat untuk menciptakan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan investor dalam mengembangkan kawasan Rempang-Galang," tegas Pipin dalam keterangannya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pengelolaan terpusat di bawah kendali BP Batam diharapkan mampu mengakselerasi realisasi pembangunan.

Ujung dari percepatan ini adalah hadirnya stimulus positif yang memberikan dampak nyata terhadap lonjakan pertumbuhan ekonomi Kota Batam dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

Meski memberikan dukungan terhadap percepatan PSN, HMI Cabang Batam tetap memberikan catatan penting.

Mereka mengingatkan pemerintah dan pengembang agar seluruh proses pengembangan kawasan Rempang-Galang wajib mengedepankan pendekatan yang humanis serta membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan masyarakat terdampak.

Dalam hal ini, HMI Cabang Batam menekankan dua poin krusial terkait aspek kemanusiaan. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat lokal yang telah lama menetap di kawasan tersebut.

Segala bentuk proses penataan atau relokasi harus dijalankan dengan cara yang adil, mengedepankan transparansi, dan menjunjung tinggi martabat masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan, HMI Cabang Batam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya proses PSN ini agar tetap transparan dan akuntabel.

Pengawasan aktif dari berbagai elemen masyarakat sipil dinilai sangat penting untuk mencegah terjadinya gesekan dan meminimalisir potensi konflik sosial di lapangan.

Pada akhir keterangannya, HMI Cabang Batam mengajak seluruh elemen mulai dari pemerintah, masyarakat, aparat, hingga pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya untuk bersama-sama menjaga kondusivitas keamanan di Kota Batam.

Sinergi yang solid diyakini mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Rempang-Galang yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.