Batam, Batamnews – Rencana kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Batam setiap hari Jumat ternyata belum resmi diputuskan. Walikota Batam, Amsakar Achmad, memilih untuk menarik rem darurat dan memastikan kebijakan ini tidak dijalankan secara terburu-buru.

Amsakar menegaskan bahwa saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sekretaris Daerah, serta para asisten pemerintahan masih melakukan kajian mendalam. Baginya, WFH bukan sekadar mengikuti tren kerja modern, melainkan harus memiliki landasan ekonomi yang kuat, terutama terkait efisiensi anggaran daerah.

Walikota ingin melihat bukti hitam di atas putih mengenai penghematan biaya operasional kantor sebelum mengetuk palu kebijakan.

"Saya ingin data-data efisiensi itu betul-betul harus diperhitungkan dari awal. Kalau kita tidak menggunakan BBM satu atau dua hari karena bekerja di rumah, idealnya biaya listrik dan biaya BBM kita harus lebih kecil," ujar Amsakar.

Logika Amsakar sederhana namun tegas: jika kantor kosong karena pegawai bekerja secara daring, maka tagihan listrik dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinas harus turun drastis. Ia tidak ingin WFH hanya menjadi alasan untuk tidak ke kantor tanpa memberikan dampak positif bagi kas daerah.

Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis kini diperintahkan untuk menghitung detail perbandingan penggunaan BBM.

"Bagaimana agar di OPD teknis yang nilai BBM-nya sebesar X, maka dengan WFH dia harus lebih kecil dari itu. Sebab, kalau kebijakan ini tidak memberikan dampak pada efisiensi, maka tidak ada gunanya dibuat," tegasnya.

Meski surat edaran dan disposisi dari Kementerian Dalam Negeri sudah sampai ke meja OPD teknis, Amsakar tetap memilih langkah hati-hati. Ia menuntut tim pengkaji bekerja cermat agar kebijakan ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara finansial.

"Maksud pemerintah menggunakan format work from home ini adalah bagaimana agar ada efisiensi, terutama pada BBM. Saya ingin tim melakukan kajian yang cermat untuk itu," pungkasnya.

Hingga kajian tersebut rampung dan instruksi resmi diterbitkan oleh Sekda dan BKD, seluruh ASN di Pemkot Batam diperintahkan untuk tetap berkantor seperti biasa. Tidak ada WFH jika tidak ada penghematan.