Pekanbaru, Batamnews - Pemerintah Provinsi Riau kini tancap gas memperkuat fondasi ekonomi daerah. Fokusnya jelas: menambah penyertaan modal untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis, yakni PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan Jamkrida.

Langkah berani ini diambil untuk memastikan sektor perbankan dan penjaminan kredit punya "napas" lebih panjang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Soal waktu, Pemprov Riau sudah punya jadwal matang. Suntikan modal untuk Jamkrida akan direalisasikan pada 2026, sementara untuk BRK Syariah direncanakan menyusul pada 2027.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, menegaskan bahwa penambahan modal ini sengaja diarahkan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi masyarakat.

“Fokus kita adalah memperkuat BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan penjaminan kredit agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas,” ujar M Job Kurniawan di Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Jumat (27/3/2026).

M Job menjelaskan, penanaman modal pada BRK Syariah di tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan perusahaan dan kondisi keuangan daerah. Namun, untuk Jamkrida, pemerintah merasa perlu bergerak lebih cepat.

“Sementara untuk Jamkrida, penambahan penyertaan modal akan dilakukan pada 2026 agar dapat segera memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha,” katanya.

Kebijakan ini bukan sekadar bagi-bagi anggaran, melainkan strategi jangka panjang agar BUMD Riau naik kelas. Dengan modal yang lebih kuat, perusahaan daerah diharapkan tidak lagi loyo dalam mendukung pembiayaan usaha lokal.

“Dengan permodalan yang kuat, kami berharap BUMD dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya serta memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” tambahnya.

Meski begitu, Pemprov Riau menjamin tidak akan sembarangan dalam mengucurkan dana. Setiap kebijakan penyertaan modal wajib melewati kajian dan evaluasi yang super ketat agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran.

“Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara terukur, transparan, and akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas M Job.

Terakhir, M Job menekankan bahwa suntikan modal hanyalah salah satu instrumen. Kunci utamanya tetap pada sinergi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan BUMD.

“Kolaborasi yang baik akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui langkah tegas ini, Pemprov Riau menaruh harapan besar agar BRK Syariah dan Jamkrida mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Riau.