BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan muncul dalam dokumen Panama Papers. Ia disebut sebagai direktur sebuah offshore company bernama Mayfair International Ltd, yang berbasis di negara bebas pajak, Seychelles.

Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan ternyata ada di dalam dokumen The Panama Papers. Penelusuran tim investigasi Majalah Tempo menemukan nama Luhut tercantum sebagai Direktur Mayfair International Ltd. Perusahaan offshore ini didirikan pada 29 Juni 2006.

Dalam dokumen Panama Papers, pemilik saham Mayfair adalah dua perusahaan: PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi. Dalam akta pendiriannya, Mayfair beralamat di Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles. Ini negara kepulauan bekas jajahan Inggris.

Di hari yang sama dengan pendirian Mayfair International Ltd, Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai satu-satunya direktur. Dalam sertifikat penunjukan direksi Mayfair, Luhut dinyatakan beralamat di Jalan Mega Kuningan Barat III Nomor 11, Jakarta. Pelengkap keterangan itu adalah salinan paspor atas nama Luhut.

Ketika ditemui, Luhut mengaku tak mengenal perusahaan bernama Mayfair. "Saya tidak kenal," katanya, Kamis, 21 April 2016.

The Panama Papers adalah bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca. Kantor pengacara yang berbasis di Panama ini terkenal memiliki spesialisasi membuat perusahaan offshore rahasia di kawasan suaka pajak, seperti British Virgin Islands. Dokumen Mossack Fonseca bocor pada awal 2015 pada surat kabar Jerman, Suddeustsche Zeitung.

Suddeustsche Zeitung lantas memutuskan menggandeng International Consortium of Investigative Journalists yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. ICIJ lalu mengorganisasi kolaborasi investigasi global dengan hampir 400 jurnalis dari seratus media di seluruh dunia, termasuk dengan Tempo dari Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang beberapa kali berseberangan dengan Luhut, memilih berhati-hati dalam memberi komentar. Lewat juru bicaranya, Hussein Abdullah, Kalla menjelaskan, keberadaan nama Luhut di Panama Papers perlu dipastikan dan dipelajari lebih dulu. Pasalnya, seseorang yang namanya terdapat dalam Panama Papers bukan berarti berbuat kejahatan.

Hussein mengaku tak tahu apakah nantinya Kalla juga akan memanggil Luhut untuk meminta klarifikasi perihal Panama Papers. Hussein enggan berspekulasi soal itu. "Sejauh yang saya tahu, belum ada rencana memanggil dia. Mungkin bisa ditanyakan ke Istana (Presiden)," ujarnya.

Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Pribowo, enggan berkomentar tentang keberadaan nama Luhut di Panama Papers. Apalagi dia juga belum membaca data Panama Papers yang mencantumkan nama Luhut beserta anggota keluarganya. "Saya belum tahu, baca datanya saja belum. Coba saya ditanya lagi hari Senin nanti," tuturnya.

Johan pun mengaku belum tahu apakah Presiden Jokowi akan memanggil Luhut juga nantinya.

Sumber: Tempo

(ind/bbs)