Bintan, Batamnews - Kabupaten Bintan kembali mengukir prestasi nasional di bidang kesehatan. c yang diserahkan di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. 

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keberhasilan Bintan mendekati cakupan semesta layanan kesehatan bagi warganya.

Data per Desember 2025 menunjukkan, sebanyak 99,01% penduduk Bintan telah tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka ini melampaui target minimal nasional sebesar 95% dan menunjukkan peningkatan dari capaian sebelumnya di angka 96,6%. Selain cakupan yang luas, tingkat keaktifan peserta juga terjaga di angka 81,01%.

Baca juga: Sekolah Merah Putih di Rempang Akan Dibangun di Lahan 16 Hektar, Lengkap dengan Asrama & Kolam Renang Olimpik

"Kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar masyarakat. Komitmen kami, selain berobat gratis dengan KTP/KK, secara bertahap kita cover BPJS Kesehatannya. Inovasi dan terobosan yang penuh manfaat akan terus kita kembangkan," tegas Bupati Roby usai menerima penghargaan.

Penghargaan yang diinisiasi BPJS Kesehatan melalui Kemenko PMK RI ini menegaskan komitmen negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk memberikan akses kesehatan bagi seluruh rakyat. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Abdul Muhaimin Iskandar, yang hadir dalam acara tersebut menegaskan, Program JKN adalah wujud nyata kehadiran negara.

Keberhasilan ini tidak lantas membuat Pemkab Bintan berpuas diri. Kepala Dinas Kesehatan Bintan, Retno Riswati, menyatakan bahwa fokus kini beralih pada peningkatan kualitas layanan.

"Alhamdulillah, kita pertahankan dan tingkatkan cakupannya. Sekarang, komitmen kami adalah meningkatkan mutu pelayanan, baik di RSUD, Puskesmas, hingga Posyandu," ujar Retno.

Baca juga: iForte National Dance Competition 2026 Siap Kirim Perwakilan Batam ke Final Jakarta

Universal Health Coverage sendiri merupakan konsep yang memastikan semua orang mendapat layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata, tanpa mengalami kesulitan biaya. 

Pencapaian Bintan ini menjadi bukti bahwa komitmen politik yang kuat di tingkat daerah mampu mewujudkan akses kesehatan yang inklusif bagi hampir seluruh lapisan masyarakat.