Oleh: Rikson P. Tampubolon

Di tengah gemerlap sebagai salah satu episentrum ekonomi Indonesia. Kota Batam dibangun sebagai zona perdagangan bebas, magnet investasi, dan gerbang industri maritim. Kota Batam menyimpan paradoks yang antitetis: ketika mesin ekonomi berdengung, keran air sering kali tak mengalir. 

Warga di kawasan seperti Tanjung Sengkuang dan Batu Merah di Kecamatan Batuampar harus menghadapi kenyataan pahit. Air ledeng yang sering tak mengalir berhari-hari (bahkan menahun) bergantung pada tangki air yang datang tidak terjadwal dan jumlahnya tidak mencukupi. 

Bagi sebagian keluarga, air bersih yang semestinya menjadi hak dasar berubah menjadi komoditas langka yang harus diatur secara ketat setiap hari. Belum lagi kita berbicara tentang kualitas air bersih di Kota Batam yang kita cintai ini.

Di mata banyak investor dan pembuat kebijakan nasional, Batam adalah gerbang ekonomi Indonesia: lokasi strategis, akses global, dan laju investasi yang terus meningkat. Namun di balik mega proyek dan jargon digital, ada persoalan yang terus membayangi kehidupan sehari-hari warga: krisis air bersih yang berkepanjangan dan belum tuntas.

Pengalaman ini bukan kasus sporadis: laporan resmi menunjukkan area tertentu masih termasuk “stres area” karena tekanan dan distribusi yang tak memadai. Di banyak tempat masalah air ini menjadi persoalan jamak di banyak rumah tangga. baik dari segi kuantitas maupun kualitas air bersih di kota ini.

Pada 2024 kebutuhan air bersih Batam diperkirakan mencapai sekitar 3.500 liter per detik, sementara kapasitas pasokan nyata masih lebih rendah (sekitar ~2.600 lps) sehingga terjadi kekurangan yang signifikan. Kekurangan ini menjadi penyebab utama pasokan tidak stabil di banyak wilayah padat penduduk (Data BP Batam, 2024).

Belum lagi, Ketergantungan pada infrastruktur terbatas. Sistem distribusi air Batam sebagian besar masih mengandalkan waduk-waduk lokal seperti Duriangkang, Sei Ladi, dan lainnya sebagai sumber utama. Namun kapasitas waduk terbatas dan distribusi pipanya banyak yang berusia puluhan tahun sehingga sering menyebabkan kebocoran atau gangguan distribusi. 

Sementara itu, faktor struktural memperburuk keadaan: pasokan air Batam sangat bergantung pada sistem yang rapuh,  berupa reservoir hujan dan jaringan pipa lama yang belum mampu berkembang sejalan dengan pertumbuhan populasi dan permintaan. Bahkan meskipun kapasitas pasokan ditingkatkan, kasus distribusi yang tidak merata masih menjadi kenyataan di banyak permukiman.

Lebih jauh lagi, kritik lembaga pengawas seperti Ombudsman Kepri (2024) menunjukkan bahwa kualitas air yang disalurkan pun sempat tercemar karena gangguan teknis pada instalasi pengolahan, yang menimbulkan kekhawatiran serius tentang standar sanitasi layanan publik.

Krisis air bersih yang berulang dan berkepanjangan mencerminkan kegagalan serius dalam tata kelola publik dan perencanaan infrastruktur jangka panjang, bukan sekadar gangguan teknis insidental yang bisa diselesaikan oleh ‘response cepat’. 

Ambisi Digital di Tengah Krisis Air

Ditengah krisis ini, Batam memposisikan diri sebagai hub data center regional, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ) Nongsa Digital Park. Menurut laporan internasional, rencana pembangunan mencapai puluhan fasilitas data center, yang masing-masing dapat memerlukan air segar dalam jumlah besar untuk sistem pendinginan server mereka. 

Bahkan satu fasilitas besar diperkirakan membutuhkan air hingga jutaan liter per hari, jumlah yang setara dengan kebutuhan harian puluhan ribu warga. Setara dengan kebutuhan harian satu kelurahan berpenduduk 20.000 jiwa.

Pertanyaannya: bagaimana kebutuhan air sektor digital dan industri yang tumbuh pesat ini akan berdampak pada ketersediaan air untuk rumah tangga, terutama ketika sistem distribusi masih terus berjuang memenuhi kebutuhan dasar warga?

Tanpa strategi alokasi yang jelas dan pengelolaan sumber air yang berkelanjutan, data center berkapasitas tinggi berpotensi memperburuk ketimpangan: laju pertumbuhan permintaan air industri bisa melampaui kemampuan sistem distribusi kota yang sudah defisit.

Sorotan Tajam Kepada Kepemimpinan: Amsakar & Li Claudia

Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra telah menyatakan bahwa penyediaan air bersih adalah prioritas utama dalam RPJMD Batam, termasuk pembangunan instalasi pengolahan air baru, jalur pipa tambahan, dan perbaikan sistem distribusi untuk mengatasi stres area.

Langkah-langkah seperti pemasangan booster pump, pembangunan IPA baru, dan optimalisasi tangki distribusi adalah bentuk respons yang diperlukan.

Namun faktanya, sepanjang 2025 hingga awal 2026, masih banyak warga yang mengalami gangguan pasokan air yang berkepanjangan, yang kemudian memaksa mereka bergantung pada solusi darurat seperti tangki air sementara.

Hadirnya Wali Kota Amsakar dalam forum seperti RDPU DPRD Batam menunjukkan keseriusan untuk mendengar suara publik. Namun kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh kehadiran dalam forum formal, melainkan oleh hasil nyata di lapangan. Target penyelesaian masalah distribusi yang dijanjikan pada pertengahan 2026 masih terasa lambat bagi warga yang setiap hari bergelut dengan krisis ini.

Dengan begitu besar tekanan dari pertumbuhan industri dan rencana data center, pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh kepemimpinan Batam adalah: apakah prioritas pembangunan masih berpijak pada kesejahteraan warga atau pada percepatan investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata?

Refleksi Kebijakan ke Depan

Masalah air bersih Batam bukan sekadar masalah pasokan teknis. — ia adalah krisis tata kelola dan prioritas pembangunan. Untuk mengatasinya dengan prinsip keadilan sosial, perlunya:

Pertama, model pengelolaan sumber air jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada infrastruktur yang ada, tetapi juga diversifikasi sumber air (mis. teknologi daur ulang, desalinasi, dan konservasi air terintegrasi).

Kedua, perencanaan alokasi air yang adil, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terampas oleh kebutuhan industri besar seperti data center yang haus air.

Terakhir ketiga, transparansi data dan partisipasi publik, termasuk laporan berkala tentang distribusi, kualitas air, serta evaluasi dampak proyek besar terhadap ketahanan air komunitas.

Batam sedang diuji pada dua front sekaligus: mengamankan hak dasar warga atas air bersih, serta menjadi pusat industri dan digital masa depan. Kedua hal itu bukanlah pilihan yang bersifat eksklusif. Tetapi saat ini, keseimbangan itu belum tercapai.

Kepemimpinan Amsakar–Li Claudia memiliki ruang besar untuk merumuskan visi ketahanan air yang benar-benar komprehensif, bukan sekadar merespon gangguan yang terjadi. Ketika akses air bersih masih belum merata, menyambut investasi besar bukan lagi sekadar latihan pemasaran kota, melainkan tanggung jawab moral terhadap warga yang menopang kemajuan itu. 

Ketika akses air bersih masih belum merata, menyambut investasi besar yang haus air bukan lagi sekadar latihan pemasaran kota, melainkan pengkhianatan terhadap warga yang menopang kemajuan itu. Air harus kembali menjadi hak dasar, bukan sekadar input produksi ekonomi investasi.

-----------

Penulis adalah akademisi dan analis kebijakan publik di Batam. Ia juga pendiri Batam Labor and Public Policy (BALAPI), sebuah pusat kajian independen yang berfokus pada isu perburuhan dan kebijakan publik di Kepulauan Riau.