Lingga, Batamnews – Sebuah proyek bangunan yang tengah dikerjakan di ujung Pelabuhan Tanjung Buton, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, mendadak menjadi sorotan publik. Penyebabnya sederhana namun krusial: tidak terlihat satu pun papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.

Ketiadaan papan plang proyek ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik tak mengetahui apakah bangunan tersebut merupakan proyek swasta atau justru menggunakan dana negara. Jika proyek swasta, tentu patut diapresiasi atas nilai sosialnya. Namun jika menggunakan uang negara, transparansi menjadi sebuah keharusan.

Pertanyaan kemudian mengerucut pada sumber anggaran. Apakah proyek ini dibiayai dari APBD Kabupaten Lingga, APBD Provinsi Kepulauan Riau, atau bahkan dari APBN. Tanpa papan informasi, semua kemungkinan itu terbuka dan memunculkan beragam spekulasi di lapangan.

Padahal, keberadaan papan proyek bukan sekadar formalitas. Di sanalah seharusnya tercantum informasi penting seperti jenis pekerjaan, nilai anggaran, sumber dana, pelaksana kegiatan, hingga masa pengerjaan. Informasi itu adalah hak publik, terlebih karena lokasi pembangunan berada di area fasilitas umum.

Ketidakterbukaan ini membuat masyarakat resah. Dugaan demi dugaan pun bermunculan. Tidak sedikit yang mempertanyakan legalitas bangunan tersebut, termasuk peruntukan serta manfaatnya bagi masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi terus dilakukan. Media mencoba menghubungi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga untuk mendapatkan kejelasan resmi terkait proyek tersebut.

Akhirnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga, Hendry Efrizal, memberikan klarifikasi singkat melalui pesan WhatsApp.

"Itu bangunan dari dinas Provinsi Kepri," ungkapnya.

Meski demikian, penjelasan itu dinilai belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik. Masyarakat masih menunggu keterangan resmi terkait jenis proyek, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, hingga manfaat konkret dari bangunan yang sedang dikerjakan tersebut.

Transparansi menjadi kunci. Sebab setiap proyek yang menyentuh ruang publik, terlebih yang diduga menggunakan anggaran negara, wajib terbuka dan dapat diawasi bersama.