Karimun, Batamnews – Lonjakan angka stunting di Kabupaten Karimun yang mencapai 21,4 persen pada 2024 membuat daerah ini menjadi wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Angka tersebut bahkan melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar 19,8 persen.

Situasi ini langsung menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Karimun, Iskandarsyah, menegaskan bahwa lonjakan tersebut merupakan persoalan serius yang harus ditangani cepat dan menyeluruh, mengingat pemerintah sebelumnya telah mengklaim melakukan berbagai intervensi gizi di lapangan.

“Kita pemerintah akan mengidentifikasi masalahnya di mana. Tapi yang pasti persoalan kita ini adalah kemiskinan. Makanya harus kita buka lapangan kerja yang seluas-luasnya,” ujar Iskandarsyah.

Menurutnya, upaya percepatan penurunan angka stunting akan dilakukan melalui program jangka pendek dan jangka panjang. Intervensi gizi, penguatan SDM kesehatan, bantuan stimulus, hingga penyediaan anggaran khusus melalui dana cadangan tengah disiapkan.

Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), TNI, serta instansi terkait lainnya dilibatkan secara aktif.

“Kami minta diperhatikan lagi terkait data-data 21,4 persen itu. Di mana letak kelemahan kita, bila perlu kita ajak seluruh OPD, BKKBN dan TNI untuk menangani ini,” tegasnya.

Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam pola asuh anak, pemberian ASI eksklusif, serta penerapan hidup bersih dan sehat sebagai langkah pendukung penurunan stunting.

Perbedaan Data Bikin Daerah Bingung

Plt Kepala Dinas P2KBP3A Karimun, Yeli, mengungkapkan kebingungan tim percepatan stunting daerah karena adanya dua metode pengukuran yang menghasilkan angka berbeda jauh.

Berdasarkan data e-PPBGM (Elektronik – Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), angka stunting Karimun tercatat hanya 7 persen, jauh lebih rendah dari angka provinsi dan nasional.

Namun, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI/SKI) justru menetapkan angka 21,4 persen untuk Karimun, yang menjadi dasar penilaian resmi pemerintah pusat.

“Kami tim percepatan stunting agak bingung. Terus hasil rilis itu tidak disampaikan ke kami data-datanya kenapa Karimun berada di angka 21,4 persen itu,” ujar Yeli.

Ia menjelaskan, sebaran stunting tertinggi berada di Kecamatan Tebing, khususnya Desa Pongkar. Sementara Kecamatan Selat Mi tercatat berhasil mempertahankan status zero stunting.

Tren peningkatan stunting di Karimun juga menjadi perhatian besar. Data menunjukkan kenaikan konsisten selama tiga tahun terakhir:

• 2022: 13,3 persen

• 2023: 17,9 persen

• 2024: 21,4 persen

“Angka terus naik, padahal intervensi sudah terus kita lakukan. Bahkan di Juni 2024 itu sudah diintervensi, tapi tidak ada manfaatnya,” kata Yeli.

Situasi ini kini memaksa Pemkab Karimun melakukan evaluasi total, baik terhadap metode pengukuran data, kualitas intervensi gizi, maupun akurasi pendataan lapangan.