Batam, Batamnews – Rencana pembangunan kantor Lurah Sukajadi di atas lahan fasilitas umum (fasum) kawasan Perumahan Bukit Indah Raya menuai penolakan dari warga. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Suryanto, menyebut bahwa persoalan ini terjadi karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah dan warga setempat.

Menurutnya, dari sisi regulasi, lahan fasum yang sudah diserahkan ke pemerintah memang menjadi hak pemerintah untuk digunakan membangun fasilitas publik. Namun demikian, ia menekankan pentingnya dialog terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Sudah lama mungkin sudah diserahkan ya, jadi mungkin pemerintah menganggap itu sudah boleh lah ya, karena semua itu kan sudah diserahkan ke pemerintah. Itu sebenarnya sudah menjadi hak pemerintah untuk membangun apapun lah ya. Harusnya bagusnya itu idealnya harus ada sosialisasi dulu,” ujar Suryanto.

Politisi tersebut menilai bahwa kawasan Bukit Indah Raya memiliki karakteristik khusus karena merupakan perumahan elit, di mana para penghuni umumnya menginginkan privasi dan kenyamanan lebih. Oleh karena itu, komunikasi yang baik menjadi kunci agar pembangunan fasilitas publik tidak menimbulkan resistensi.

“Ini kan satu kluster elit, privat. Sebenarnya kan orang-orang dengan harga-harga segitu tuh mereka pasti pengen privasi yang lebih lah ya. Menurut saya sih itu lebih ke komunikasi aja lah pemerintah itu ke mereka,” jelasnya.

Selain itu, Suryanto juga menyoroti persoalan teknis aksesibilitas, terutama jika kantor lurah dibangun di dalam kawasan perumahan dengan sistem portal keamanan yang ketat. Ia mencontohkan situasi warga yang ingin mengurus dokumen namun kesulitan masuk karena belum memiliki identitas resmi.

“Problemnya, saya ada baca sih sekilas, misalnya orang mau ngurus KTP. Ngurus KTP kan artinya belum punya KTP, sementara mau masuk situ harus nunjukin KTP. Itu kan ada agak rancu ya,” ungkapnya.

Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang aspek teknis seperti akses publik, area parkir, dan keamanan sebelum menetapkan lokasi pembangunan kantor pelayanan.

“Pas atau tidak ini kan tergantung, ada titik-titik yang memang kita membutuhkan. Cocok atau tidak itu kan kembali ke relatif juga. Belum tentu semua titik bisa dibangun sama, kan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian dengan keinginan,” terangnya.

Lebih lanjut, Suryanto menegaskan bahwa setiap pembangunan seharusnya diawali dengan kajian kelayakan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak sosial atau teknis di kemudian hari.

“Harusnya kan kalau kita mau bangun sesuatu itu kan harus dicek juga dulu kan kelayakannya terhadap lingkungan seperti apa,” ujarnya.

Ia juga mendorong Dinas terkait untuk melakukan komunikasi intensif dengan warga demi mencari solusi terbaik, termasuk mempertimbangkan pemindahan lokasi apabila memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan di lokasi semula.

“Intinya sih harus dicari jalan keluar lah, mungkin dinas juga bisa coba komunikasi dengan warga. Walaupun gimana kan mereka kan butuh juga,” katanya.

Terkait aspek anggaran, Suryanto menambahkan bahwa jika proyek tersebut akhirnya batal dilanjutkan, perlu ada kejelasan soal mekanisme pengembalian atau pemindahan anggaran ke lokasi lain.

“Saya kurang tahu ya regulasinya seperti apa. Kalau tidak bisa dikerjakan jadi dipindahkan, kalau tidak bisa dilanjutkan artinya dana terkembalikan. Nah itu dia mungkin yang perlu didudukkan antara dinas,” ungkapnya.

Suryanto berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah bijak dengan mengedepankan musyawarah bersama warga, sehingga rencana pembangunan kantor lurah ini tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi solusi pelayanan publik yang tepat dan bermanfaat bagi semua pihak.