Oleh: Raja Dachroni

Dua puluh tiga tahun sudah Provinsi Kepulauan Riau berdiri. Sejak resmi terbentuk pada 24 September 2002, Kepri bukan sekadar nama di peta, melainkan wajah Indonesia di perbatasan. Dari ribuan pulaunya yang tersebar di lautan luas, Kepri berdiri tegak di antara negara-negara tetangga: Singapura, Malaysia, hingga Vietnam. Letaknya yang strategis membuat Kepri bukan hanya gerbang perdagangan internasional, tapi juga pagar depan kedaulatan negeri.

Peringatan Hari Jadi ke-23 tahun ini mengusung tagline “Kepri Maju, Makmur dan Merata”. Tiga kata ini terasa sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung cita-cita besar: bagaimana menjadikan Kepri tidak hanya maju di pusat-pusat industrinya, tapi juga makmur hingga ke desa-desa pesisir, dan merata hingga ke pulau-pulau terluar.

Kalau kita menengok data, ada banyak capaian yang patut disyukuri. Ekonomi Kepri tumbuh 5,09% pada tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan menurun hingga 3,9%, termasuk salah satu yang terendah di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun melonjak ke angka 79,48, menempatkan Kepri di posisi tujuh tertinggi secara nasional (BPS Kepri, 2024). Singkatnya, Kepri sudah berada di jalur yang benar.

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan merata. Di balik kilau Batam sebagai motor industri, masih ada cerita tentang anak-anak di Natuna atau Lingga yang harus menyeberang jauh demi mengakses pendidikan lebih baik. Tingkat pengangguran terbuka masih 6,84%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Akses transportasi, kesehatan, dan internet di pulau-pulau kecil belum sebaik di Batam atau Tanjungpinang.

Inilah yang membuat momen ulang tahun ke-23 menjadi penting. Ia bukan sekadar seremoni, melainkan saat untuk bercermin: sejauh mana pembangunan telah memberi arti bagi seluruh masyarakat, dari pusat kota hingga pulau terluar. Dan yang lebih penting, bagaimana kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat bisa menjadi mesin utama untuk benar-benar mewujudkan Kepri yang maju, makmur, dan merata.

Kemerataan Pembangunan dan Ekonomi

Jika kita melihat peta pembangunan Kepri, jelas terlihat bahwa Batam, Bintan, dan Karimun masih menjadi pusat gravitasi ekonomi. Batam, dengan statusnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas, menyumbang lebih dari 60% PDRB Kepri. Kota ini tumbuh pesat dengan industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Tetapi di sisi lain, daerah seperti Natuna, Anambas, dan Lingga masih berjalan lebih pelan. Kontribusinya terhadap ekonomi provinsi bahkan tidak sampai 10% (BPS Kepri, 2024).

Ketimpangan ini bukan sekadar angka. Ia bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kepri memang sudah 10,41 tahun. Namun, anak di Batam lebih mudah melanjutkan sekolah hingga SMA atau perguruan tinggi dibanding anak di Anambas yang harus menyeberang laut berjam-jam. Begitu juga dengan layanan kesehatan. Rumah sakit dan tenaga medis lebih terkonsentrasi di pusat kota, sementara masyarakat di pulau-pulau sering kali hanya bergantung pada puskesmas kecil dengan fasilitas terbatas.

Di sektor tenaga kerja, angka pengangguran terbuka yang masih 6,84% memperlihatkan adanya jarak antara kebutuhan industri dengan keterampilan yang dimiliki masyarakat lokal. Perusahaan membutuhkan SDM dengan keahlian teknis, sementara banyak anak muda Kepri belum mendapatkan akses pelatihan yang memadai. Akibatnya, lapangan kerja formal banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah, sementara warga lokal lebih banyak bergantung pada sektor informal.

Padahal, potensi Kepri jauh lebih besar daripada sekadar industri. Laut Natuna dan Anambas menyimpan kekayaan ikan yang melimpah. Pulau-pulaunya memiliki pantai dan panorama bawah laut kelas dunia. Bahkan, potensi energi terbarukan seperti angin dan gelombang laut bisa menjadi modal untuk masa depan yang berkelanjutan. Sayangnya, semua ini belum tergarap optimal. Kendala logistik, transportasi, hingga minimnya promosi membuat banyak potensi masih tidur.

Karena itulah, kata kunci pembangunan Kepri adalah kolaborasi. Pemerintah harus membuka jalan melalui kebijakan dan infrastruktur. Dunia usaha perlu berani menanamkan modal tidak hanya di Batam, tetapi juga di pulau-pulau lain. Akademisi dan kampus bisa menyalurkan riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing lokal. Dan masyarakat, dengan budaya bahari dan semangat gotong royongnya, adalah garda terdepan yang memastikan pembangunan tetap berpihak pada alam dan identitas Melayu.

Mari Berkolaborasi

Hari Jadi Kepri ke-23 dengan tagline “Kepri Maju, Makmur dan Merata” sejatinya adalah undangan bagi seluruh elemen masyarakat untuk duduk bersama, bergandengan tangan, dan bekerja dalam satu irama. Selama ini, Kepri telah menunjukkan capaian yang patut disyukuri—ekonomi tumbuh di atas rata-rata nasional, tingkat kemiskinan rendah, dan kualitas manusia kian membaik. Namun, perjalanan masih panjang. Tantangan nyata masih ada, mulai dari pengangguran yang cukup tinggi, hingga kesenjangan antara wilayah pusat pertumbuhan seperti Batam–Bintan dengan pulau-pulau terluar seperti Natuna, Anambas, dan Lingga.

Untuk itu, ada beberapa hal penting yang bisa menjadi pegangan. Pertama, memperkuat konektivitas antar pulau. Warga di Natuna atau Anambas tidak boleh merasa seperti “orang jauh” dalam rumahnya sendiri. Transportasi laut dan udara harus lebih lancar, sinyal internet mesti bisa menembus pulau-pulau kecil, dan pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Batam–Bintan perlu segera diwujudkan. Bila akses terbuka, maka kesempatan untuk maju pun terbuka.

Kedua, mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Selama ini Batam dengan industrinya menjadi motor utama, tetapi Kepri punya harta karun lain yang belum tergarap maksimal: laut yang kaya ikan, pantai dan pulau yang memesona, hingga energi terbarukan dari angin dan ombak. Jika semua potensi itu diolah dengan bijak, maka Kepri bisa berdiri lebih kokoh menghadapi guncangan ekonomi global.

Ketiga, menyiapkan generasi muda Kepri dengan keterampilan baru. Tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, anak-anak muda Kepri perlu dilatih agar siap bekerja di industri modern, pariwisata, maupun ekonomi kreatif. Pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan beasiswa afirmatif untuk daerah terluar akan membuat kesempatan lebih adil bagi semua.

Keempat, mendorong ekonomi rakyat agar tidak tertinggal. UMKM, nelayan, petani laut, dan pelaku wisata lokal adalah tulang punggung kehidupan di pulau-pulau. Mereka perlu difasilitasi akses modal, pelatihan digital, dan dukungan promosi agar produk-produk lokal bisa menembus pasar nasional bahkan internasional.

Terakhir, mengelola laut dan sumber daya alam dengan bijaksana. Jangan sampai Natuna dan Anambas hanya menjadi penonton ketika kekayaan migas dan perikanannya diangkut keluar. Masyarakat harus merasakan langsung manfaatnya melalui sistem bagi hasil yang transparan, konservasi laut yang berkelanjutan, dan pengembangan pariwisata bahari yang ramah lingkungan.

Dengan langkah-langkah itu, Kepri tidak hanya maju di angka statistik, tetapi juga benar-benar menghadirkan rasa makmur yang merata bagi seluruh warganya. Dan ketika kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat terjalin erat, cita-cita besar “Kepri Maju, Makmur dan Merata” akan menjadi kenyataan, bukan sekadar jargon di hari jadinya.  Terakhir, mari sama-sama kita berdoa agar Allah Tuhan Yang Maha Esa membantu kita semua dalam mewujudkan Kepri yang maju, makmur dan merata.

Ketua Komunitas Peduli Kampung Sendiri (KPKS) Tanjungpinang