Tanjungpinang, Batamnews - Terdapat ironi dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau. Di satu sisi, provinsi ini masuk lima besar nasional dengan capaian terbaik. 

Di sisi lain, muncul dugaan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut.

Dugaan ini diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, usai melakukan kunjungan kerja spesifik ke Batam. Ia menyoroti temuan mengejutkan yang berpotensi merusak integritas program prioritas nasional ini.

Baca juga: Ketua DPRD Kepri Sebut FTZ Karimun Stagnan, Bupati Iskandarsyah: "Benar"

"Ada yang hanya membuka akun secara administratif, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual," jelas Sahidin pada Sabtu, 20 September 2025.

Ia lebih lanjut mengungkapkan modus operandi di balik dugaan ini. Banyak SPPG justru dikuasai oleh segelintir orang, mengindikasikan praktik monopoli yang menghambat pemerataan dan efektivitas program. Temuan ini memicu kekhawatiran serius akan penyalahgunaan anggaran dan lemahnya pengawasan.

Ironisnya, laporan resmi sebelumnya justru menunjukkan capaian yang gemilang. Gubernur Kepri Ansar Ahmad, pada Rabu, 17 September 2025, menyatakan progres program telah menembus 23% dari total target 516.419 penerima manfaat, jauh di atas capaian nasional yang masih 9%. Pencapaian ini menempatkan Kepri di lima besar provinsi dengan progres tertinggi.

Baca juga: Sahidin Komisi IX DPR Soroti 5.000 SPPG Program Makan Bergizi Gratis Fiktif di Kepulauan Riau

Ansar juga menyebut sudah berdiri 127 dapur MBG dari total kebutuhan 253 SPPG. Namun, ia mengakui program masih menghadapi tantangan berat dalam distribusi makanan akibat kondisi geografis Kepri yang kepulauan.

Temuan SPPG fiktif oleh DPR ini mengindikasikan adanya masalah fundamental yang lebih besar. Kondisi ini mendesak BGN untuk segera memperkuat pengawasan, verifikasi lapangan, dan koordinasi untuk memastikan program benar-benar berjalan sesuai tujuannya dan tepat sasaran.