Batam, Batamnews – Pemerintah pusat menetapkan tiga pembangkit listrik di Batam sebagai penerima harga gas bumi tertentu (HGBT). Kebijakan ini diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia guna menjamin keberlanjutan pasokan listrik dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum, yang resmi diterima pada Senin (8/9/2025).

Tiga pembangkit yang masuk daftar penerima HGBT adalah PLTGU ELB, PLTGU DEB, dan PLTGU MEB. Seluruhnya dikelola oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), perusahaan yang menjadi tulang punggung penyediaan listrik untuk masyarakat di Kota Batam.

Pasokan gas untuk ketiga pembangkit tersebut diperoleh dari dua sumber utama, yakni Wilayah Kerja (WK) Corridor dan WK Jambi Merang. Proses distribusi dilakukan melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Selain menetapkan status penerima HGBT, pemerintah juga memangkas harga gas yang dipasok ke PLN Batam. Dari WK Corridor, harga gas diturunkan dari 7 dolar AS per MMBTU menjadi 6,789 dolar AS. Sementara dari WK Jambi Merang, harga dipotong dari 7 dolar AS menjadi 6,639 dolar AS per MMBTU.

Namun, meski harga diturunkan, volume pasokan justru mengalami pengurangan signifikan. Dari WK Corridor, pasokan dipangkas hampir setengah, dari 78 BBTUD menjadi 40,69 BBTUD. Dalam salinan keputusan tersebut disebutkan, “Volume gas bumi mempertimbangkan ketersediaan pasokan dan kecukupan penerimaan negara.”

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas suplai listrik di Batam yang dikenal sebagai kawasan industri strategis sekaligus pintu gerbang investasi di Kepulauan Riau. Dengan keberlanjutan pasokan energi yang terjamin, Batam diproyeksikan tetap kompetitif sebagai destinasi investasi di masa mendatang.