Batam, Batamnews - Ribuan buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam (KRB) bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Kamis (28/8/2025) mendatang. Aksi ini akan menyasar tiga lokasi strategis sekaligus, yakni Kantor Wali Kota Batam, Kantor Gubernur Graha Kepri, dan PT Djitoe Mesindo di Tanjung Uncang.

Ketua KRB, Yapet Ramon, mengungkapkan bahwa titik kumpul massa akan dipusatkan di Halte Panbil, Mukakuning, Sei Beduk, Kota Batam. Aksi ini diproyeksikan akan dihadiri ribuan buruh dengan berbagai perlengkapan demonstrasi lengkap.

"Aksi nanti akan dihadiri ribuan massa buruh, yang mana titik kumpul di Halte Panbil dengan menggunakan alat peraga seperti mobil komando, sound system, bendera, banner dan reaflet, serta dresscode SP/SB masing-masing," ungkap Yafet dalam keterangannya, Senin (25/8/2025).

Koalisi ini membawa sembilan tuntutan penting yang menyentuh berbagai aspek perburuhan dan pemerintahan:

1. Penghapusan Outsourcing dan Penolakan Upah Murah

Buruh menuntut sistem kerja yang lebih berkeadilan dengan menghapus sistem outsourcing yang merugikan pekerja.

2. Penghentian PHK dengan Pembentukan Satgas PHK

KRB meminta pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja.

3. Reformasi Pajak Perburuhan

Tuntutan reformasi sistem perpajakan yang lebih pro-buruh dan keadilan ekonomi.

4. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan Tanpa Omnibus Law

Buruh menolak pendekatan omnibus law dalam RUU Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.

5. Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Berantas Korupsi

Dukungan terhadap pemberantasan korupsi melalui instrumen hukum yang kuat.

6. Revisi RUU Pemilu

Tuntutan perbaikan sistem pemilihan umum yang lebih demokratis.

7. Pendaftaran PKB PT Djitoe Mesindo

Khusus untuk PT Djitoe Mesindo, buruh menuntut penandatanganan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

8. Penghapusan UWTO <200 m²

Penghapusan Upah Wajar Tidak Otonomi untuk lahan di bawah 200 meter persegi.

9. Pembinaan K3 di Kota Batam

Peningkatan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh wilayah Batam.

Yafet menekankan bahwa momentum aksi ini sangat penting mengingat kenaikan upah minimum sektoral di Batam hingga saat ini belum terealisasi, meskipun investasi di kota ini terus mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan.

Data terbaru dari BP Batam menunjukkan pencapaian investasi yang menggembirakan. Realisasi investasi semester I 2025 mencapai Rp 18,18 triliun, atau hampir separuh dari target nasional. Sementara total realisasi investasi gabungan PMA-PMDN mencapai Rp 33,72 triliun, tumbuh hampir 65 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Oleh sebab itu, sudah saatnya Walikota Batam yang juga Ketua BP Batam menghapus UWTO lahan <200 m². Dan sebagai PR Pemerintah bahwa tahun 2025 Kota Batam belum terwujudnya Upah Minimum Sektoral," tegas Yafet.

Menanggapi rencana aksi yang juga akan digelar di Gedung Graha Kepri, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memberikan respons hati-hati. Pihaknya mengaku belum mendapat informasi detail mengenai rencana demonstrasi tersebut.

"Belum, detailnya belum. Nanti kami cek dulu terkait informasi demo buruh itu," kata Ansar secara singkat ketika dimintai komentar.

Selain aksi di kantor-kantor pemerintahan, buruh juga akan menyoroti kondisi di perusahaan mereka masing-masing. PT Djitoe Mesindo menjadi salah satu fokus khusus, di mana buruh menuntut manajemen untuk segera menandatangani dan mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pemilihan tiga lokasi strategis ini menunjukkan pendekatan komprehensif KRB dalam menyampaikan aspirasi, mulai dari level pemerintah kota, provinsi, hingga korporasi.