Batam, Batamnews – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan layanan pengobatan bagi warga Gaza di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Galang tidak memerlukan persetujuan dari DPRD.  

RSKI Galang, yang terletak di Pulau Galang, sebelumnya berperan sebagai pusat penanganan pasien COVID-19 pada 2020. Kini, fasilitas tersebut dipersiapkan kembali untuk misi kemanusiaan berskala internasional.  

Ketika ditanya mengenai isu penggunaan wilayah Rempang untuk warga Gaza, Kamaluddin mengaku pihaknya belum menerima informasi resmi dari pemerintah.  

Baca juga: Borong Rp30 Miliar Setahun dari APBD, Ini Gaji dan Fasilitas Anggota DPRD Kepri

"Kalau itu belum, kita belum tahu. Itu kan baru kita dengar dari media. Kebenarannya pasti nanti kami akan dipanggil untuk diajak koordinasi," ujarnya, Minggu, 17 Agustus 3035.  

Ia menjelaskan bahwa DPRD masih menunggu rapat koordinasi resmi untuk memperoleh informasi akurat terkait rencana tersebut.  

"Jadi belum bisa menjawab apakah itu sudah fix akan diadakan di Kota Batam atau belum. Kita masih menunggu rapat koordinasinya," tambahnya.  

Meski demikian, Kamaluddin menegaskan bahwa rencana pengobatan warga Gaza di RSKI Galang tidak membutuhkan persetujuan DPRD.  

"Ya, memang tidak perlu," tegasnya saat mengunjungi warga Tanjung Banon.  

Sebagai wakil rakyat, Kamaluddin berkomitmen mendampingi masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait rencana ini.  

Baca juga: Dari Tangan Mereka Sang Saka Berkibar: Ini Tim Paskibraka Batam yang Kibarkan Merah Putih di HUT RI ke-80

"Kita sebagai wakil rakyat tentu akan mendampingi rakyat untuk mendapatkan haknya, serta memastikan perhatian dari pemerintah, baik daerah maupun pusat," jelasnya.  

RSKI Galang, yang pernah menjadi garda terdepan penanganan pandemi COVID-19, kini dipersiapkan untuk peran baru dalam misi kemanusiaan internasional. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Indonesia memberikan bantuan medis bagi korban konflik Gaza, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menunjukkan solidaritas terhadap krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.