Batam, Batamnews - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna membentengi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal tersebut disampaikan Amsakar saat membuka kegiatan Penyuluhan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (19/6/2025).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Batam ini diikuti oleh 130 peserta yang terdiri dari pengurus TP PKK Kota Batam dan kecamatan se-Kota Batam, sebagai upaya konkret dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kelompok rentan.

Batam Rentan Jalur TPPO

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan bahwa posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menimbulkan dinamika sosial yang kompleks, termasuk potensi kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang. Karena itu, ia menilai, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama.

"Wilayah kita ini sangat dinamis. Sebagai daerah perbatasan, Batam sangat rentan menjadi jalur TPPO. Maka dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk bersama-sama membangun benteng perlindungan yang kokoh, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak," tegas Amsakar.

Wali Kota menjelaskan bahwa anak-anak dan perempuan masih kerap dipersepsikan sebagai kelompok lemah, sehingga menjadi sasaran empuk kekerasan maupun eksploitasi. Dalam konteks ini, peran para ibu menjadi sangat penting karena mereka memiliki kedekatan dan intensitas interaksi yang tinggi dengan anak-anak di rumah.

Peran Strategis Ibu dalam Pembentukan Karakter

"Di tangan ibu-ibu lah, pembentukan karakter anak bermula. Maka dari itu, ibu-ibu harus dibekali pemahaman agar mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta membangun generasi yang tangguh dan hebat," ujar Amsakar.

Lebih lanjut, Amsakar menekankan pentingnya menciptakan ruang yang aman bagi perempuan dan anak sebagai bagian dari upaya membentuk masa depan bangsa yang kuat. "Anak-anak ini adalah generasi penerus. Mereka menentukan wajah Batam ke depan, wajah Kepri ke depan, bahkan wajah bangsa ini," tambahnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk penguatan peran TP PKK dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan dan TPPO, serta mendorong kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

"Kalau menemukan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau bahkan TPPO, laporkan ke pihak berwajib, laporkan ke Dinas P3APPKB," katanya memberikan arahan kepada para peserta.

Data Kekerasan Masih Tinggi

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Batam, Royhandy Rifanto, melaporkan bahwa acara tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang masih cukup tinggi.

"Sesuai data, pada 2024 terdapat 266 kekerasan terhadap anak dan perempuan. Secara rinci, 219 kekerasan terhadap anak dan 47 kekerasan terhadap perempuan di Batam," ungkap Royhandy, mengungkap fakta mengkhawatirkan yang memerlukan penanganan serius.

Untuk menekan angka tersebut, pihaknya melibatkan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Batam dan kecamatan sebagai garda terdepan dalam sosialisasi dan pencegahan. Keterlibatan 130 kader PKK dalam kegiatan ini dipandang strategis karena mereka merupakan mitra dan perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat grassroot.

"Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan ini menjadi perhatian khusus bagaimana agar dapat dicegah dan ditekan. Peserta yang mengikuti acara ini 130 kader PKK yang merupakan mitra langkah pemerintah untuk menyampaikan pesan hingga ke masyarakat," jelasnya.

Upaya Berkelanjutan

Kegiatan penyuluhan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Pemerintah Kota Batam dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif. Melalui pendekatan multi-stakeholder, diharapkan dapat tercipta ekosistem perlindungan yang melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, keluarga, dan berbagai elemen civil society.

Program ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pengentasan kemiskinan yang seringkali menjadi akar masalah perdagangan orang.

Dengan posisi Batam sebagai pintu gerbang Indonesia di wilayah perbatasan, upaya pencegahan TPPO dan perlindungan perempuan serta anak menjadi semakin krusial untuk menjaga martabat kemanusiaan dan membangun masa depan yang lebih aman bagi generasi mendatang.