Batam, Batamnews – Harga beras premium di Pasar Toss 3000, Batam, hari ini tercatat sebesar Rp15.000 per kilogram (kg) untuk merek Harumas. 

Sementara itu, berdasarkan laporan pengawasan dan pengendalian inflasi Kota Batam pada Jumat, 13 Juni 2025, harga jual beras premium berada di kisaran Rp14.500 per kg, masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.000 per kg.  

Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke tingkat konsumen. 

Baca juga: Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Kenegaraan 2 Hari ke Singapura

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Senin, 16 Juni 2025.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menyatakan bahwa penyaluran beras SPHP akan dilakukan mulai Juni hingga Juli 2025. 

Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif pemerintah sejak 2023 untuk menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat.  

“Beras yang disalurkan ini berasal dari cadangan pemerintah di Gudang Bulog. Tujuannya untuk mengendalikan harga beras agar tidak melebihi HET yang telah ditetapkan,” jelas Jefridin.  

Selain itu, penyaluran beras SPHP juga bertujuan mencegah inflasi daerah yang dipicu oleh kenaikan harga beras. 

“Dengan adanya program ini, beban masyarakat dapat diringankan karena harga beras SPHP lebih rendah dibandingkan harga pasar,” tambahnya.  

Baca juga: BP Batam Lantik 23 Pejabat Eselon II, Termasuk Promosi & Rotasi, Posisi Direktur RSBP Masih Kosong

Dalam rapat kerja terbatas yang digelar sebelumnya, dibahas sejumlah isu strategis terkait bantuan pangan, termasuk penyaluran 1,318 juta ton beras SPHP untuk periode Juni-Juli 2025. Selain itu, dibahas pula capaian program strategis nasional (PSN) di daerah, seperti:  

• Program Makanan Bergizi Gratis (MBG),  
• Program 3 Juta Rumah,  
• Pemeriksaan Kesehatan Gratis,  
• Koperasi Merah Putih, dan  
• Sekolah Rakyat.  

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI juga mendorong pemerintah daerah yang belum melaksanakan program nasional agar segera mengambil langkah implementasi.  

Dengan adanya penyaluran beras SPHP dan program-program pendukung lainnya, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi di tengah fluktuasi harga pangan.