Batam, Batamnews – Ribuan calon jemaah haji Indonesia tahun 2025 harus menelan pil pahit. Harapan mereka untuk menunaikan ibadah haji melalui program Haji Furoda pupus setelah pemerintah Arab Saudi secara resmi menyatakan tidak akan menerbitkan visa mujamalah untuk musim haji 1446 H/2025 M.

Keputusan mendadak ini menimbulkan kekisruhan dan kekecewaan besar, terutama bagi jemaah yang telah mempersiapkan segala sesuatu sejak jauh hari, termasuk biaya yang mencapai ratusan juta rupiah. Padahal, Haji Furoda dikenal sebagai program tanpa antrean dan menjadi alternatif utama bagi jemaah yang tidak ingin menunggu lama seperti di jalur reguler.

Puncak kekisruhan terjadi menjelang batas akhir kedatangan jemaah di Tanah Suci, ketika visa furoda yang ditunggu-tunggu tak kunjung terbit. Kerajaan Arab Saudi kemudian memastikan secara resmi bahwa tidak ada visa mujamalah yang akan diberikan tahun ini, memicu kepanikan di kalangan calon jemaah dan penyelenggara.

“Meski statusnya tetap legal menurut hukum Arab Saudi, Haji Furoda tidak masuk dalam kuota resmi pemerintah Indonesia,” jelas Syahbudi, Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Kota Batam, Selasa (3/6/2025).

Program haji furoda biasanya dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama RI. Namun karena sifatnya yang non-kuota, visa haji mujamalah tidak memiliki jaminan pasti akan diterbitkan setiap tahun, membuat calon jemaah harus menanggung risiko.

Syahbudi juga mengingatkan bahwa biaya haji furoda bisa mencapai Rp300 juta atau lebih, jauh lebih tinggi dibanding haji reguler. Namun, risiko gagalnya keberangkatan sangat besar jika visa tidak diterbitkan.

“Visa yang tidak terbit berarti keberangkatan otomatis batal. Sayangnya, karena ini bukan program dalam kuota resmi pemerintah, perlindungan dan kepastian hukum juga terbatas,” tambahnya.

Menanggapi situasi ini, Syahbudi menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada data jemaah furoda dari Batam yang terdampak langsung oleh pembatalan tersebut.

“Sepertinya tidak ada dari Batam. Tapi kami tetap mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih penyelenggara haji,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya memilih penyelenggara haji yang tepercaya, berizin resmi, dan transparan dalam pengelolaan keberangkatan.