Oleh: Rikson P. Tampubolon, S.E., M.Si.

Kebangkrutan PT Maruwa Indonesia di Tanjunguncang, Batam, bukan sekadar penutupan satu industri manufaktur asal Jepang. Ini adalah tamparan keras terhadap sistem perlindungan tenaga kerja di kota industri seperti Batam. Ketika 205 karyawan—terdiri dari 49 pekerja tetap dan 156 kontrak—ditinggalkan tanpa kejelasan mengenai gaji dan pesangon, maka yang tergambar jelas adalah kegagalan sistemik dalam menjamin keadilan sosial bagi buruh.

Lebih dari dua dekade perusahaan ini beroperasi sejak 1999, namun dalam hitungan hari, nasib ratusan pekerja digantung tanpa kepastian. Mereka diliburkan tanpa surat resmi, tanpa penjelasan hukum, dan tanpa rasa hormat terhadap kontribusi mereka selama ini. 

Aksi protes yang viral di media sosial mencerminkan ekspresi frustrasi yang sah. No viral, no justice. Seruan seperti "Bayar pakai uang, bukan pakai daun!" bukan sekadar slogan, melainkan jeritan dari keputusasaan yang lahir akibat ketidakpastian ekonomi yang menghantam kehidupan keluarga mereka.

Kegagalan Sistem Ketenagakerjaan?

Proses mediasi yang telah dilakukan tiga kali oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam justru menunjukkan betapa rentannya posisi buruh di hadapan korporasi. Ketika perusahaan berlindung di balik status pailit dan menyerahkan urusan pada likuidator, akses buruh terhadap hak-haknya menjadi terputus. Bahkan Disnaker mengakui bahwa perjuangan untuk memperjuangkan hak buruh menjadi berat karena minimnya itikad baik dari pihak perusahaan.

Ironisnya, hal ini terjadi di tengah gencarnya upaya pemerintah dalam mem-branding Batam sebagai kota industri dan wisata. Ketika perlindungan terhadap buruh begitu lemah, citra kota ini sebagai kawasan ramah investasi justru menjadi kontradiktif. Apakah Batam hanya ramah terhadap modal, namun lalai terhadap martabat dan hak-hak pekerjanya?

Lebih menyedihkan lagi, situasi ini sebenarnya bisa diantisipasi. Gejala kelesuan industri manufaktur dan padat karya telah tampak dalam beberapa tahun terakhir. Lesunya ekonomi global akibat perang dagang, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta disrupsi teknologi yang mengubah lanskap produksi dan rantai pasok global merupakan tanda-tanda yang mestinya dibaca oleh para pembuat kebijakan.

Banyak perusahaan kini memilih efisiensi melalui otomatisasi dan pengurangan tenaga kerja sebagai strategi bertahan. Kota-kota industri seperti Batam harusnya sudah memiliki peta jalan mitigasi risiko sosial-ekonomi terhadap potensi PHK massal. Sayangnya, belum terlihat adanya skema perlindungan, pelatihan ulang (reskilling), atau program penguatan ekonomi lokal yang memadai.

Apa artinya kota industri jika para buruh bisa dibuang sewaktu-waktu tanpa pesangon? Apakah kita membangun Batam sebagai surga investasi sambil membiarkan karyawannya terjerumus ke jurang kemiskinan?

"Sebuah negara harus diukur dari bagaimana ia memperlakukan warga yang paling lemah," ujar Gustavo Petro, Presiden Kolombia yang juga mantan aktivis buruh. Pernyataan ini mencerminkan kegagalan sistem ketenagakerjaan dan kebijakan investasi di Batam. Ketika perusahaan asing hengkang begitu saja meninggalkan beban sosial, dan negara absen dalam penyelesaian yang adil, maka ini adalah alarm keras bagi kepercayaan publik.

Situasi ini sungguh memalukan, terlebih terjadi saat Batam sedang membangun narasi besar sebagai kota wisata dan industri modern. Citra Batam sebagai kota layak huni dan ramah investasi bisa hancur jika perusahaan asing terus pergi meninggalkan utang moral kepada pekerjanya. Kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap tata kelola ketenagakerjaan kita akan goyah jika kasus seperti ini terus berulang.

Negara Harus Hadir

Tragedi yang menimpa 205 karyawan PT Maruwa Indonesia adalah peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Negara tidak boleh abai. Perlindungan terhadap pekerja harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, penegakan hukum yang adil, dan intervensi yang tegas.

Kami menyerukan agar: Pertama, pemerintah Pusat, BP Batam, dan Pemko Batam turun tangan langsung menyelesaikan pemenuhan hak-hak pekerja PT Maruwa Indonesia.

Kedua, DPRD Kota Batam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong lahirnya regulasi perlindungan karyawan pada masa kebangkrutan, termasuk mekanisme pencairan hak karyawan sebagai prioritas utama dalam proses likuidasi.

Ketiga, transparansi aset dan status hukum perusahaan segera diumumkan ke publik untuk mendukung proses advokasi dan pendampingan hukum yang lebih terbuka dan akuntabel.

Keempat, pemerintah perlu membentuk skema dana talangan atau jaminan ketenagakerjaan darurat untuk menghadapi kasus PHK massal akibat pailit, sebagai langkah mitigasi dampak sosial-ekonomi.

Terakhir kelima, penting untuk menyoal pembentukan satuan tugas (Satgas) krisis ketenagakerjaan menjadi urgensi nasional khususnya di Kota Batam, yang melibatkan unsur lintas sektor guna mengantisipasi dan menangani persoalan serupa secara sistemik. Dan bila memungkinkan, negara perlu melarang sementara waktu pemilik perusahaan dan eksekutif puncak yang bermasalah meninggalkan wilayah Indonesia sebelum menyelesaikan kewajiban hukum dan moral terhadap para pekerja. 

Kasus PT Maruwa Indonesia tidak boleh menjadi preseden buruk. Bila negara tidak hadir dan bersikap tegas, pesan yang sampai ke publik dan investor adalah bahwa hukum bisa dinegosiasikan, dan buruh bisa diabaikan. Ini bukan sekadar krisis ketenagakerjaan, tetapi juga krisis keberpihakan dan keadilan sosial yang menantang integritas pemerintahan.

Sudah waktunya Batam, sebagai kawasan industri strategis nasional, memiliki sistem perlindungan pekerja yang kokoh, terstruktur, dan tak bisa ditawar. Jika negara tak hadir melindungi buruh di tengah badai, maka yang tumbuh bukanlah kepercayaan, tetapi frustrasi dan ketidakpastian sosial. Sudah saatnya Batam tidak hanya bicara kawasan ekonomi dan investasi, tetapi juga menjadi kota yang adil dan manusiawi bagi para pekerja yang telah membangun fondasinya.

Penulis adalah Akademisi IIBN Batam; Analis Buruh dan Kebijakan Publik di Batam Labor and Public Policy (Balapi).