Batam, Batamnews - Upaya memperkuat ketahanan pangan di Kota Batam mendapat dukungan nyata dari institusi penegak hukum. Hal ini terwujud melalui kegiatan penanaman jagung secara bersama-sama yang melibatkan Kelompok Tani Binaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam di kawasan Pantai Tiga Putri, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kamis (28/5/2025).

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, turut hadir dalam acara simbolis ini. Kegiatan yang digelar pagi hari tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batam, I Ketut Kasna Dedi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, Teguh Subroto, serta perwakilan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam.

Dalam sambutannya, Jefridin menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kejaksaan Negeri Batam dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau atas inisiatif mendukung program ketahanan pangan di Kota Batam.

"Kegiatan pada pagi ini sebagai simbol komitmen bersama untuk mendukung sektor pertanian di Batam. Untuk itu atas nama Pemerintah Kota Batam mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kejari Batam dan Kejati Provinsi Kepri yang telah menaja kegiatan ini," tutur Jefridin.

Acara berlangsung dengan rangkaian kegiatan penanaman bibit jagung secara gotong royong, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan pupuk dan benih jagung dari Kejaksaan Tinggi kepada kelompok tani setempat. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan stimulus positif bagi pengembangan usaha tani di wilayah tersebut.

Menurut Jefridin, kegiatan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani di Kota Batam. Sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi jagung secara signifikan.

"Dengan sinergi yang baik dari berbagai pihak, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi jagung dan menciptakan lingkungan pertanian yang lebih produktif di Kota Batam," jelasnya.

Selain aspek ketahanan pangan, Jefridin yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam menekankan bahwa program ini memiliki dampak ekonomi yang lebih luas.
"Ini juga dapat menjadi salah satu langkah pengendalian inflasi dan sebagai upaya menjaga stabilitas harga komoditas di Kota Batam," ungkapnya.

Pemerintah Kota Batam telah menetapkan target yang cukup ambisius dalam hal swasembada pangan lokal. Sebanyak 20% dari total kebutuhan harian masyarakat Batam diharapkan dapat dipenuhi melalui produksi pertanian lokal, terutama untuk komoditas sayuran seperti cabai, bayam, dan kangkung.

Target ini bukan sekadar angka, melainkan strategi ekonomi untuk mengintervensi harga di pasar dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar kota. Dengan produksi lokal yang memadai, diharapkan harga komoditas pangan dapat lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, saat ini di Kota Batam telah terbentuk 237 kelompok tani binaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam. Kelembagaan ini menjadi tulang punggung dalam pengembangan sektor pertanian di berbagai wilayah Kota Batam.

Kehadiran Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi dalam program pertanian ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi untuk program-program pembangunan lainnya.

Dukungan dari institusi penegak hukum ini juga memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi para petani dalam menjalankan usaha taninya. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan dan motivasi petani untuk terus mengembangkan produktivitas lahan pertaniannya.

Dengan momentum positif ini, Pemerintah Kota Batam optimis bahwa target ketahanan pangan dapat tercapai, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat petani di Kota Batam.