Jakarta, Batamnews – Sejumlah perwakilan pengemudi ojek online (ojol) akhirnya bertemu dengan pemerintah, dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan, usai menggelar aksi demonstrasi pada Selasa, 20 Mei 2025.

Pertemuan tersebut berlangsung selama 1,5 jam di Kantor Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam).  

Aan menyatakan bahwa diskusi berjalan cair dan pihaknya mendengarkan aspirasi para pengemudi. 

"Kita serap aspirasi mereka, teman-teman mitra. Tentu kita akan bahas lebih lanjut," ujarnya.  

Baca juga: Driver Ojol Batam Kepung 6 Titik Strategis, Tuntut Keadilan Tarif dan Pemangkasan Potongan Aplikator

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa hari ini. Berikut poin-poin penting yang didiskusikan:  

Sekretaris Jenderal Serikat Pengemudi Online Indonesia (Sepoi), Einstein, menjelaskan bahwa kesepakatan dengan Kemenhub adalah merevisi seluruh tuntutan pengemudi, termasuk PM No. 12/2019. 

"Tentang PM 12, tentang tarif, dan juga akan dibuat regulasi baru terkait transportasi online," jelasnya.  

Komisi V DPR rencananya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan besok dengan melibatkan Kemenhub, asosiasi, dan perwakilan aplikator. Einstein menyatakan bahwa perwakilan pengemudi telah diundang. 

"Kami diundang Komisi V. Perwakilannya belum pasti berapa orang, tapi akan segera dikonfirmasi," ujarnya. 

Aan menambahkan bahwa Kemenhub juga akan hadir untuk mendampingi proses tersebut.  

Salah satu tuntutan utama pengemudi adalah penurunan komisi aplikator dari 20% menjadi 10%. Eiza dari Garda menyatakan bahwa tuntutan ini sudah disampaikan ke Kemenhub, termasuk rincian keuntungan yang masih bisa diperoleh aplikator. 

"Dari 10% saja, mereka sudah dapat triliunan. Jadi, poin 10% ini harga mati," tegasnya.  

Aan enggan berkomentar banyak, hanya menyatakan bahwa hal ini akan dibahas lebih lanjut.  

Baca juga: Ribuan Driver Online Gelar Aksi 205 di Batam, Tuntut Keadilan Tarif dan Komisi

Para pengemudi juga meminta revisi tarif penumpang, termasuk penghapusan skema argo goceng (Aceng) dan slot yang dinilai tidak manusiawi. 

"Kami minta penghapusan Aceng dan Slot karena sangat memberatkan pengemudi," jelas Eiza.  

Selain tarif penumpang, dibahas juga penyesuaian tarif layanan pengiriman makanan dan barang, serta aspek keselamatan pengemudi. Aan membenarkan hal ini dibahas, namun belum memberikan kepastian apakah akan ada revisi.  

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pengemudi ojek online. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam RDP bersama Komisi V DPR besok.