Batam, Batamnews - Kota Batam kini menghadapi tantangan serius: banjir. Cukup satu jam hujan, air meluap di berbagai titik. Kondisi ini layak disebut darurat. 

Banyak yang menyoroti lemahnya pengelolaan lahan serta diabaikannya Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai penyebab utama.

Isu banjir ini sebenarnya telah masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra yang juga menjabat sebagai Ex Officio di Badan Pengusahaan Batam. 

Namun mengatasi masalah ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan komitmen kuat dari pemimpin daerah—bukan hanya mencari solusi cepat, tapi juga menyusun perencanaan jangka panjang yang matang: sebuah master plan pengelolaan lahan dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Pemko Batam, BP Batam, dan DPRD Kota Batam sudah seharusnya duduk bersama. Menyusun aturan, bahkan Perda, tentang pengelolaan lingkungan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan.

Lihat Singapura—negara tetangga yang sejak lama serius menghadapi perubahan iklim. 
Pemerintahnya mewajibkan pengembang untuk mengembalikan ruang hijau di atas gedung-gedung bertingkat, sebagai kompensasi dari hilangnya ruang hijau alami. Tanaman yang ditanam pun harus beragam demi menjaga keseimbangan ekosistem.

Kita tak perlu langsung menjadi seperti Singapura. Secara infrastruktur dan sistem, kita tertinggal jauh. Tapi bukan berarti kita tak bisa belajar. Pembangunan di Batam harus selaras dengan kelestarian lingkungan. Tidak serampangan. Tidak boleh ada lagi pengabaian terhadap Amdal.

Investor dan pengusaha mesti punya hati nurani. Dampak dari kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan sekarang, tapi akan memburuk di masa depan. Dan ingat, memperbaiki kerusakan alam jauh lebih sulit dan mahal dibandingkan menjaga sejak awal.

Pemerintah harus berdiri di garis depan, tidak tunduk pada kekuatan modal atau oligarki yang rakus. 

Masyarakat juga punya peran besar—dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.

Penegak hukum pun tak boleh diam. Ketegasan terhadap pelanggaran lingkungan adalah harga mati. Jika semua harapan itu pupus, kepercayaan masyarakat akan ikut hilang. Dan saat kepercayaan menghilang, apatisme akan tumbuh subur. 

Jangan tunggu bencana lebih besar datang untuk mulai bertindak.