Anambas, Batamnews – Kapal Perintis Sabuk Nusantara 36 kembali melayani pelayaran reguler ke sejumlah pelabuhan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat pada bulan Mei 2025. Jadwal pelayaran ini menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta konektivitas antarwilayah yang selama ini mengandalkan transportasi laut.

Rangkaian pelayaran dimulai dari Pelabuhan Sintete pada Kamis, 1 Mei 2025 pukul 16.00 WIB, dengan destinasi awal Serasan yang dijadwalkan tiba pada Jumat, 2 Mei 2025 pukul 07.00 WIB dan berangkat kembali pukul 09.00 WIB.

Setelah Serasan, Sabuk 36 akan bersandar di:

• Subi (Jumat, 2 Mei 2025, pukul 16.00 WIB – 22.00 WIB)
• Penagi (Sabtu, 3 Mei 2025, pukul 07.00 WIB – 11.00 WIB)
• Pulau Laut (Sabtu, 3 Mei 2025, pukul 20.00 WIB – 22.00 WIB)
• Sedanau (Minggu, 4 Mei 2025, pukul 06.00 WIB – 09.00 WIB)
• Midai (Minggu, 4 Mei 2025, pukul 16.00 WIB – 18.00 WIB)
• Tarempa (Senin, 5 Mei 2025, pukul 07.00 WIB – 09.00 WIB)
• Letung (Senin, 5 Mei 2025, pukul 15.30 WIB – 17.00 WIB)
• Tanjungpinang (Selasa, 6 Mei 2025, pukul 15.00 WIB – Kamis, 8 Mei 2025, pukul 11.00 WIB)

Kapal selanjutnya akan melanjutkan pelayaran ke Tambelan yang dijadwalkan tiba dan berangkat pada Jumat, 9 Mei 2025, pukul 16.00 WIB – 18.00 WIB, sebelum kembali ke Sintete pada Sabtu, 10 Mei 2025, pukul 07.00 WIB.

Kehadiran Sabuk Nusantara 36 menjadi salah satu solusi penting bagi daerah yang tidak terjangkau transportasi udara maupun kapal komersial. Tak hanya mengangkut penumpang, kapal ini juga memfasilitasi pengiriman logistik, barang kebutuhan pokok, serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

PT Pelni dan operator pelayaran mengimbau calon penumpang agar memperhatikan jadwal keberangkatan dan kedatangan, serta mempersiapkan dokumen perjalanan sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kebersihan dan tertib saat berada di atas kapal demi kenyamanan bersama.

Dengan layanan Sabuk Nusantara 36, pemerintah terus memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk yang berada di wilayah terluar dan tertinggal, mendapatkan akses transportasi yang adil dan merata.