Batam, Batamnews - Bank Indonesia mencatat Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,38% (month-to-month) pada Maret 2025, berbalik dari deflasi 0,14% di bulan sebelumnya. Meskipun mengalami kenaikan bulanan, inflasi tahunan Kepri justru melandai ke level 2,01% (year-on-year) dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 2,09%, dan masih berada dalam rentang sasaran nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kepri pada Maret 2025 terutama didorong oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan andil inflasi sebesar 0,36% (mtm). Kontribusi terbesar berasal dari peningkatan tarif listrik akibat normalisasi pasca berakhirnya program diskon.

"Meskipun demikian, andil tarif listrik terhadap inflasi di Kepri relatif terkendali dibandingkan dengan andil tarif listrik ke inflasi nasional yang mencapai 1,18%," jelas  Ph. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Adidoyo Prakoso dalam rilis resminya. 

Hal ini disebabkan karena tidak berlakunya program diskon tarif listrik di Batam pada periode Januari-Februari 2025, sehingga Kota Batam tidak mengalami normalisasi tarif di bulan Maret seperti yang terjadi di hampir semua provinsi lainnya di Indonesia.

Dibandingkan dengan tingkat nasional, inflasi tahunan Kepri tercatat relatif lebih tinggi, yang utamanya diakibatkan oleh kenaikan harga emas yang menyumbang andil inflasi sebesar 0,56% (yoy) sebagai dampak dari kenaikan harga emas global. Selain itu, inflasi tahunan juga didorong oleh kenaikan sewa rumah di Kota Batam sebagai dampak lanjutan dari kenaikan tarif listrik PLN Batam per 1 Juli 2024 yang hanya berlaku di Kota Batam.

Bank Indonesia terus berkomitmen mengendalikan inflasi melalui sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota se-Kepri. Hal ini dilakukan dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

Berbagai upaya stabilisasi harga telah dilaksanakan pada bulan Maret 2025, antara lain Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadan dan Idulfitri 2025 Kota Batam, High Level Meeting TPID Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang, sidak pasar, talkshow radio, dan publikasi informasi melalui media sosial. Selain itu, juga telah diselenggarakan Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar Murah sebanyak 21 kali di berbagai wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Ke depan, Bank Indonesia mengidentifikasi beberapa risiko tekanan inflasi yang perlu diantisipasi, termasuk normalisasi tarif listrik setelah berakhirnya diskon tarif listrik sebesar 50% kepada konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil dengan daya hingga 2.200 VA, meningkatnya imported inflation sejalan dengan kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, serta masa peralihan musim (pancaroba) dari musim hujan ke musim kemarau yang dapat berpengaruh terhadap produksi komoditas pangan.

"Bank Indonesia optimis inflasi Kepri akan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% didorong oleh melandainya harga emas perhiasan, penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 April 2025, dan normalisasi permintaan terhadap komoditas pangan pasca HBKN Ramadan dan Idul Fitri," tegas Bank Indonesia.