Batam, Batamnews – Wali Kota Batam menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi lima kebijakan publik prioritas di triwulan kedua tahun 2025. Instruksi ini disampaikan dalam rangka mempercepat realisasi program-program strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

"Karena sudah triwulan 1, kita minta di triwulan 2 ini sudah dieksekusi. Jadi kalau diperlukan peraturan walikota atau peraturan kepala dinas, ya segera itu diformulasikan. Supaya jangan sampai tertunda lagi kebijakan yang akan kita berikan kepada publik ini," tegas Wali Kota dalam arahannya.

Lima kebijakan publik yang akan dieksekusi meliputi program Batam bersih, pakaian sekolah gratis, pinjaman tanpa bunga untuk UMKM hingga 20 juta rupiah, peningkatan pelayanan air bersih, serta penanganan banjir. Selain itu, kebijakan terkait ketenagakerjaan juga akan menjadi fokus pemerintah kota.

Wali Kota juga menekankan pentingnya respon cepat terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Batam akan mengambil beberapa langkah strategis.

"Pertama, kita bantu percepatan proses penerbitan perizinan bagi rekan-rekan yang melakukan usaha di daerah, terutama yang sudah masuk dalam program CSN maupun BGN," ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan akan memberikan insentif kepada pelaku usaha berupa kemudahan dalam layanan perizinan, pengurangan biaya proses pengurusan, dan memperpendek rentang kendali pelayanan birokrasi.

"Selama ini urusan seperti reklamasi, TKP, PDRL di wilayah laut, serta AMDAL untuk TMA masih ditangani di Jakarta. Kita berupaya bagaimana agar rentang kendali pelayanan ini bisa lebih dekat. Kalau dapat di-takeover oleh BP Batam misalnya, akan lebih baik karena prinsipnya BP Batam ini adalah organ pusat yang ada di daerah," jelasnya.

Wali Kota juga meminta BP Batam, BUPAS, BINSA, BINTAR, RAKU, dan para deputi yang hadir untuk mempersiapkan pertemuan dengan pelaku usaha di daerah, termasuk Kadin, APINDO, TIER, SITIAK, IDA, DESOA, dan IBERINDU, serta HKI dan kumpulan kawasan industri lainnya.

"Insya Allah kita akan persiapkan pertemuan untuk menggali saran dan masukan dari pelaku usaha terkait dengan kebijakan efektif seperti apa yang dibutuhkan," tutupnya.