Batam, Batamnews – Di tengah upaya efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam justru mengalokasikan anggaran yang cukup fantastis untuk berbagai kebutuhan operasional yang menuai sorotan.  

Dari data yang diperoleh Batamnews melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Bapenda Batam menganggarkan dana hingga Rp224 juta hanya untuk sewa ruangan meeting room di hotel bintang 3-4, yang mencakup makan, coffee break, serta kelengkapan meeting selama 4 jam. Padahal ruang-ruang rapat milik Pemko Batam berkapasitas luas sudah tersedia. 

Tak hanya itu, anggaran lain yang juga mencolok adalah Rp315 juta yang dialokasikan untuk belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan. Anggaran serupa muncul lagi dengan nilai RP 294 juta. Kegunaannya untuk belanja iklan dan reklame, film dan pemotretan. 

Belum lagi anggaran iklan untuk media, Bapenda juga menganggarkan mencapai sekitar Rp 700 juta di luar anggaran di Kominfo Kota Batam. Batamnews juga menemukan beberapa anggaran yang juga double posting.

Belanja untuk hotel juga kembali muncul dalam daftar anggaran, di antaranya, Rp92 juta untuk sewa ruangan meeting hotel bintang 3-4 dengan fasilitas makan, kopi break, dan kelengkapan meeting selama 4 jam.  Selanjutnya Rp84 juta untuk sewa ruangan meeting hotel bintang 3-4 dalam rangka kajian potensi pajak daerah, yang juga mencakup fasilitas makan dan kopi break.  

Baca juga: Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra Ngegas soal Sampah dan Tiang Reklame Saat Sertijab di Pemko Batam

Namun, angka yang paling mencengangkan adalah alokasi Rp1,2 miliar untuk belanja sewa komputer jaringan. Nominal yang besar ini memicu pertanyaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang seharusnya diterapkan secara ketat.

Sebuah anggaran yang tak masuk akal. Bisa dibayangkan luas server dengan sewa mencapai Rp 1,2 miliar tersebut. Bisa mencapai satu gedung. 

Selain itu juga ada belanja suvenir dan cenderamata yang mencapai Rp 121 juta. 

Dengan total anggaran yang cukup fantastis untuk kebutuhan seperti hotel dan reklame, publik mulai mempertanyakan urgensi serta transparansi dari belanja yang dilakukan oleh Bapenda Batam.  

Selain anggaran-anggaran tersebut di atas, masih banyak beberapa anggaran yang mencurigakan lainnya. Aparat penegak hukum seperti jaksa dan kepolisian setidaknya harus memberikan perhatian terhadap pemborosan anggaran tersebut. 

"Jadi cerita efisiensi hanya cerita basi," ujar Jhon Veto, seorang warga, kepada Batamnews.co.id. 

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengelola keuangan, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi hal yang sangat dinantikan guna memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Batam.  

Raja Azmansyah, Kepala Badan Pendapatan Derah Kota Batam, belum memberikan keterangan resmi mengenai pemborosan anggaran di masa efisiensi tersebut.