Tanjungpinang, Batamnews - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah mempersiapkan acara penyambutan dan syukuran sederhana menyambut pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. 

Acara penyambutan rencananya akan digelar di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, pada 21 Februari 2025, sehari setelah pelantikan yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025. 

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih melalui zoom meeting di Ruang Rapat Sekda, Senin, 3 Februari 2025.

Baca juga: Rapat Koordinasi Persiapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2024 Digelar via Zoom

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia.

“Jika pelantikan dilaksanakan pada 20 Februari 2025, maka acara penyambutan rencananya akan digelar pada 21 Februari di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, dengan prosesi adat yang sederhana. Kita berdoa agar seluruh proses pelantikan berjalan lancar, sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat segera menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang telah dijanjikan,” ujar Adi Prihantara.

Acara penyambutan di Bandara Raja Haji Fisabilillah akan dilanjutkan dengan syukuran sederhana bersama masyarakat di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri. 

Adi menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan kebijakan yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 20 Februari 2025. 

Pelantikan gubernur, bupati, wali kota, serta pasangan mereka akan dilakukan oleh Presiden di Istana Negara, kecuali untuk wilayah Aceh.

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Batam, DPD RI Bahas Isu Minerba dan Peningkatan PAD

“Kita berharap dengan percepatan waktu ini, pelantikan serentak pada 20 Februari dapat dilaksanakan oleh Presiden untuk gubernur, bupati, wali kota, dan pasangannya di Istana Negara, kecuali Aceh,” ujar Tito.

Mendagri juga menekankan pentingnya percepatan pelantikan ini untuk menciptakan stabilitas politik dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik. 

“Kita berharap situasi politik sudah mantap, semua pihak dapat bekerja, dan polarisasi politik selesai. Dengan demikian, pemerintahan yang berjalan bukan lagi pemerintahan transisi,” tegasnya.