Tanjungpinang, Batamnews – Rencana kenaikan tarif pas Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang oleh PT Pelindo menuai penolakan tegas dari DPRD Kepulauan Riau. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kepri, Rabu, 22 Januari 2025, Komisi III DPRD bersama sejumlah legislator Dapil Kepri 1 Tanjungpinang menyatakan keberatan terhadap usulan kenaikan tarif dari Rp10.000 menjadi Rp15.000.

Wakil Ketua III DPRD Kepulauan Riau, Haji Bakhtiar, Lc, MA, yang memimpin rapat tersebut, menyampaikan sikap tegas lembaga legislatif. Menurutnya, rencana kenaikan tarif dinilai tidak tepat karena akan membebani masyarakat, terutama pengguna pelabuhan yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah.

“Bapak-bapak di Pelindo, semua anggota DPRD yang hadir rapat di sini tegas menolak. Kami tidak ingin kebijakan ini memberatkan masyarakat. DPRD Kepri berdiri bersama rakyat,” ujar Haji Bakhtiar dengan lantang.

Baca juga: Tarif Pas Pelabuhan SBP Tanjungpinang Naik, Legislator PKS Ismiyati Sebut Kebijakan Tak Pro Rakyat

Rapat berlangsung dinamis dengan kehadiran perwakilan PT Pelindo yang mencoba menjelaskan alasan kenaikan tarif. Mereka berargumen bahwa kenaikan diperlukan untuk meningkatkan fasilitas dan layanan di Pelabuhan SBP. Namun, anggota DPRD menilai bahwa peningkatan fasilitas harus dilakukan tanpa membebani masyarakat. Mereka meminta Pelindo untuk mencari solusi lain guna mendanai pengembangan pelabuhan.

Sejumlah legislator Dapil Tanjungpinang turut menyuarakan penolakan serupa. Mereka menekankan bahwa kondisi ekonomi masyarakat, terutama pasca-pandemi, masih dalam tahap pemulihan sehingga kebijakan yang dapat memberatkan masyarakat harus dihindari.

“Jangan sampai keputusan ini menjadi beban tambahan di tengah masyarakat yang sedang berjuang memulihkan ekonomi mereka,” tegas Haji Bakhtiar, yang juga legislator dari Dapil Batam.

Baca juga: Menolak Rencana Kenaikan Tarif Pas Masuk Pelabuhan SBP Tanjungpinang

Sebagai hasil dari RDP tersebut, DPRD Kepri secara resmi menolak rencana kenaikan tarif pas Pelabuhan SBP. Rapat juga merekomendasikan agar PT Pelindo melakukan kajian lebih mendalam sebelum mengambil keputusan. 

Selain itu, Pelindo diminta untuk berkomitmen memperbaiki layanan pelabuhan tanpa menaikkan tarif, sehingga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Penolakan ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD Kepri dalam melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan kebijakan yang diambil tidak menjadi beban tambahan bagi rakyat.