Oleh: Raja Dachroni 

Awal Januari 2025 tepatnya Pada 2 Januari, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebesar 20% yang sebelumnya diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).  Ini maknanya setiap partai politik yang menjadi peserta Pemilu bisa ikut Pilpres 2029 jika putusan ini tetap bertahan hingga tahapan pendaftaran Pilpres 2029 nanti.

Menurut MK, ketentuan presidential threshold membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, aturan ini dianggap berpotensi mengurangi alternatif pilihan bagi pemilih, sehingga tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang memberikan kesempatan luas bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya. 

Dengan dihapuskannya presidential threshold, semua partai politik peserta pemilu kini memiliki hak yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus membentuk koalisi untuk memenuhi ambang batas tertentu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dan memberikan lebih banyak pilihan kepada pemilih. 

Penghapusan ambang batas ini memungkinkan munculnya lebih banyak pasangan calon dalam pemilihan presiden mendatang. Meskipun demikian, MK mengingatkan bahwa jumlah pasangan calon yang terlalu banyak dapat berpotensi merusak hakikat pelaksanaan pemilu presiden secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, diperlukan rekayasa konstitusional untuk mencegah hal tersebut. 

Sebelumnya, partai-partai politik harus membentuk koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Dengan dihapuskannya ketentuan ini, dinamika pembentukan koalisi kemungkinan akan berubah, karena partai-partai kecil tidak lagi bergantung pada partai besar untuk mengusulkan calon. 

Putusan ini juga membuka peluang bagi munculnya kandidat-kandidat alternatif yang mungkin sebelumnya terhalang oleh ketentuan ambang batas. Hal ini dapat memperkaya kontestasi politik dan memberikan pilihan yang lebih beragam bagi pemilih. 

Putusan MK ini mendapatkan beragam respons dari berbagai kalangan. Beberapa pihak memandangnya sebagai kemenangan bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat, karena memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa tanpa ambang batas, jumlah calon yang terlalu banyak dapat membingungkan pemilih dan mempersulit proses pemilu. 

Penghapusan ketentuan presidential threshold oleh MK merupakan langkah signifikan dalam sistem politik Indonesia. Putusan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dan memberikan lebih banyak alternatif pilihan bagi pemilih. Namun, diperlukan penyesuaian lebih lanjut dalam regulasi pemilu untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan presiden tetap efektif dan mencerminkan kehendak rakyat secara optimal.

Mengantisipasi berbagai dampak keputusan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang konkrit yaitu pertamanya Perlunya Penguatan Regulasi Pemilu diataranya adalah Pengaturan Penataan Mekanisme Pencalonan. Undang-Undang Pemilu perlu direvisi untuk mengatur syarat-syarat administratif, teknis, dan substansial bagi calon presiden dan wakil presiden. 

Misalnya, persyaratan pengalaman, rekam jejak, atau dukungan dari masyarakat yang signifikan. Disamping itu juga diperlukan regulasi tentang mekanisme penyaringan oleh partai politik untuk mencegah terlalu banyaknya jumlah calon, dapat diatur mekanisme penyaringan berbasis seleksi tertentu, seperti uji kelayakan publik atau dukungan minimal dari anggota partai politik.

Selain hal tersebut, perlu juga Pengaturan Debat dan Kampanye. Mengatur jadwal debat dan kampanye yang lebih terstruktur agar semua calon mendapatkan porsi yang adil untuk menyampaikan visi dan misinya. 

Kedua, Edukasi Politik kepada Masyarakat. Apa saja langkah atau strategi yang diperlukan? Penting untuk menguatkan literasi politik. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu gencar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memilih calon berdasarkan program kerja dan rekam jejak, bukan hanya popularitas. Kedua, Fasilitasi Diskusi Publik. Media massa dan komunitas lokal dapat memfasilitasi diskusi publik yang membahas calon-calon presiden agar masyarakat memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing. Ditambah lagi perlunya Penggunaan Teknologi secara massif. Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyampaikan informasi akurat dan komprehensif mengenai kandidat kepada pemilih.

Ketiga, Peningkatan Kapasitas Partai Politik. Partai-partai politik menurut hemat penulis perlu memperkuat mekanisme internal dalam memilih kandidat dengan kompetensi dan integritas yang tinggi, mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi yang lebih baik sehingga menghasilkan calon pemimpin berkualitas dari berbagai lapisan masyarakat serta Koalisi Berdasarkan Visi dan Misi. Meskipun tanpa presidential threshold, koalisi partai politik dapat tetap dibangun berdasarkan kesamaan visi dan misi untuk mendukung calon tertentu.

Keempat, Penguatan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Kesiapan Logistik: Dengan potensi meningkatnya jumlah calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan kesiapan logistik, seperti desain surat suara dan sistem penghitungan suara. Pengawasan yang Ketat: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu memperketat pengawasan untuk mencegah pelanggaran pemilu, termasuk kampanye hitam atau manipulasi data. Pemanfaatan Teknologi Digital: KPU dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses administratif dan transparansi selama pemilu.

Kelima,  Penataan Sistem Pemilu. Diperlukannya Evaluasi Sistem Pemilu Dua Putaran. Jika jumlah calon terlalu banyak, sistem pemilu dua putaran tetap relevan untuk memastikan presiden terpilih mendapat dukungan mayoritas rakyat. Keenam yang tidak kalah penting adalah Penanganan Potensi Konflik. Perlu diperjelas bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa di MK. Mahkamah Konstitusi perlu mempersiapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif untuk mengantisipasi potensi sengketa pemilu yang meningkat.

Kedua, Peningkatan Toleransi Politik. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil perlu mempromosikan toleransi dan dialog untuk mencegah konflik antarpendukung.

Dengan langkah-langkah ini, dampak dari penghapusan presidential threshold dapat dikelola sehingga proses pemilu berjalan lancar dan demokrasi di Indonesia semakin berkualitas. Semoga setelah putusan MK ini perlu dipikirkan mengantisipasi dampak besar PT 0 persen ini terhadap tata kepemiluan kita agar mampu melahirkan pemimpin yang bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penulis adalah Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Riau.