Karimun, Batamnews – Ratusan warga Desa Prayun, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, melakukan aksi demonstrasi di Kantor Desa Prayun pada Kamis, 2 Januari 2025. Massa menuntut Kepala Desa Prayun, Tarub Murdiono, untuk mundur dari jabatannya.

Dipimpin oleh Ketua RW 02 Dusun II, Assayed, aksi ini diikuti ratusan warga yang tergabung dalam forum RT-RW se-Desa Prayun. Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap kepemimpinan Tarub Murdiono, terutama terkait dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Bahkah, masyarakat juga sempat melakukan aksi penyegelan terhadap ruangan Kades Prayun. Aksi protes warga tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Karimun, Jackie Stewart Touw. 

"Iya, tapi secara pasti laporannya belum kami terima, yang pasti saat ini Camat beserta perwakilan masyarakat, sedang dalam perjalanan untuk datang melapor ke dinas PMD atas saran Camat," ucap Jackie saat dikonfirmasi, Kamis, 2 Januari 2025.

Baca juga: 133 Kejahatan Terjadi di Karimun pada Tahun 2024, Turun 41% Penyelesaian Perkara Naik 102%

Masyarakat menilai bahwa selama ini pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Prayun dilakukan tidak secara transparan. "Tuntutannya salah satunya adalah soal pengelolaan APBDes," ucap Jackie.

Sementara itu, Camat Kundur Utara, Murnizam Mustafa, menyebutkan bahwa pihak kecamatan saat ini menjembatani masyarakat yang melakukan aksi protes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Karimun, untuk menyampaikan aspirasi mereka.

"Kami akan ke PMD dulu bersama perwakilan masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi mereka," kata Camat Murnizam.

Hal itu dikarenakan sejumlah persoalan yang terjadi, diantaranya masalah pembangunan yang tidak terealisasi bahkan juga ada yang belum selesai. Sehingga, masyarakat yang kecewa dengan Kades, meminta Kades untuk di non aktifkan jadi jabatannya.

Baca juga: Arus Penumpang di Pelabuhan Tanjungbalai Karimun Capai 125.826 Orang Selama Libur Nataru

"Karena masalah kegiatan pembangunan di desa, ada yang belum siap, serta juga tersangkut dalam pembayaran," ujarnya.

Mengenai kabar disegelnya kantor desa, disampaikan oleh Camat bahwa itu tidaklah benar. Penyegelan hanya dilakukan pada ruangan Kades saja.

"Kantor desa tidak disegel oleh masyarakat. Tapi hanya ruangan kades saja. Untuk kantor desa tetap berjalan seperti biasa dan memberikan pelayanan pada masyarakat," ucap Murnizam.

Dikabarkan juga, sejumlah persoalan lainnya yang menjadi pemicu terjadinya demo tidak hanya berbagai pembangunan yang mangkrak, namun juga belum dibayarkannya upah bagi pekerja, BLT, Gaji Guru Rumah Baca, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lansia, dan insentif kader Posyandu.