Batam, Batamnews - Polemik batalnya debat publik putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam 2024 memasuki babak baru. Tim pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Nuryanto-Hardi Selamat Hood (NADI) berencana melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik.

"Kami berharap laporan ini dapat disampaikan dalam satu atau dua hari ke depan untuk mengusut pelanggaran etik yang terjadi," ungkap Juru Bicara Tim NADI, Riki Indrakari dalam konferensi pers pada Kamis, 21 November 2024 petang.

Tim NADI mengkritik keras pernyataan KPU Batam yang menyebut debat telah terlaksana dengan sukses dalam rapat koordinasi (rakor) evaluasi.

Baca juga: KPU Batam Tunggu Pleno untuk Putuskan Kelanjutan Debat Pilwako 2024

"Hasil rakor itu adalah sukses menyelenggarakan debat kedua, yang disebut dalam PKPU adalah bahwa KPU memfasilitasi paslon untuk berdebat," tegas Riki.

Menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. KPU Batam dinilai gagal menjalankan tahapan debat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2016.

"Sesuai PKPU tahapan debat itu jelas. Ada pembukaan, penyampaian visi-misi, dan segmen 1, 2, 3. Tapi yang terjadi kemarin hanyalah seremonial," jelas Riki. Ia menekankan bahwa menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" hanyalah bagian dari opening ceremony.

Baca juga: Tim Nadi Kritik Pembatalan Debat Kedua Pilwako Batam: Bagai Timnas Vs Bahrain, Wasitnya KPU!

Yang lebih mengecewakan, menurut Riki, moderator yang hadir tidak diberi kesempatan memandu acara debat inti yang seharusnya melibatkan penyampaian visi-misi dan diskusi antar-paslon. 

"Kemarin itu moderator hadir tapi tidak diberi kesempatan memandu acara. MC yang nutup," tambahnya.

Debat publik merupakan tahapan krusial dalam Pilkada yang berfungsi sebagai wadah bagi paslon untuk memaparkan visi-misi dan berdialog secara terbuka dengan masyarakat. Forum ini juga berperan penting bagi pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan kualitas dan program yang ditawarkan para paslon.