Batam, Batamnews – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Batam bersama warga Teluk Bakau, Nongsa, menggelar aksi damai untuk menuntut keadilan terkait polemik ganti rugi lahan yang melibatkan PT. Citra Buana Prakarsa. Aksi tersebut dilaksanakan di tiga titik strategis, yakni Kawasan Harbourbay, Kantor Kodim, dan Kantor DPRD Kota Batam, Senin, 28 Oktober 2024, mulai pukul 09.30 WIB.

Aksi ini diikuti ratusan massa yang membawa bendera, poster, pengeras suara, dan mobil komando. Spanduk-spanduk yang dibawa berisi pesan tegas seperti, "#MelawanPenjajahan," "DPR Stop Tipu-tipu," dan "Stop Intimidasi Rakyat Teluk Bakau," yang mencerminkan ketidakpuasan warga terhadap kebijakan ganti rugi yang dinilai tidak adil. Warga dan mahasiswa berharap agar pemerintah lebih peduli terhadap hak-hak masyarakat yang merasa terabaikan.

Simeon Senang, salah satu orator aksi, menegaskan bahwa tujuan utama aksi ini adalah untuk mengadakan pertemuan langsung dengan perwakilan PT. Citra Buana Prakarsa guna mencari solusi atas permasalahan ganti rugi lahan yang selama ini meresahkan warga. 

Baca juga: Penangkapan Ronald Tannur: Bukti Ketegasan Kejaksaan Agung di Bawah Kepemimpinan ST Burhanuddin

"Kami minta untuk dipertemukan dengan pihak perusahaan untuk melakukan audiensi terkait ganti rugi lahan ini," ujarnya di tengah-tengah orasi.

Dalam aksi damai ini, slogan seperti "Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024: #MelawanPenjajahan, #MelawanPenindasan, #MelawanKetidakadilan" menambah semangat mahasiswa dan warga yang memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan memperjuangkan hak mereka. Para peserta aksi berharap agar pemerintah daerah, khususnya DPRD Kota Batam, mau mendengarkan keluhan mereka dan mengambil tindakan nyata untuk membela kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan korporasi.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan dari PMKRI dan warga telah diterima untuk melakukan audiensi dengan PT. Citra Buana Prakarsa. Massa berharap bahwa pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang adil, transparan, dan menguntungkan kedua belah pihak, serta menjadi langkah awal untuk memastikan keadilan bagi masyarakat Teluk Bakau.