Batam, Batamnews - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Stanly Rocky, menanggapi isu razia barang impor di BCS Mall dengan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pedagang. 

Ia menyatakan bahwa Batam sebagai wilayah Free Trade Zone (FTZ) memungkinkan impor barang tanpa pemeriksaan bea cukai, namun tetap memerlukan izin khusus.

"Batam ini adalah wilayah FTZ (Free Trade Zone), di mana kita dapat mengimpor barang tanpa pemeriksaan bea cukai dan dapat langsung masuk. Namun, perlu adanya izin khusus yang harus dipenuhi," ujar Stanly Rocky pada Rabu, 24 Juli 2024.

Stanly menjelaskan bahwa banyak pedagang belum mengetahui persyaratan dan perizinan yang dibutuhkan di wilayah Batam. Ia berharap pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pedagang untuk mencegah kerugian bagi pemilik usaha atau toko.

Baca juga: Razia Barang Impor Ilegal di Batam: Disperindag, Apindo Hingga DPRD Pastikan Kebenaran Informasi

"Yang kita harapkan pada pemerintah adalah dapat melakukan sosialisasi, pembinaan dan bukan dibinasakan toko-toko ini, karena akan mengganggu perekonomian kita," tambahnya.

Saat ini, Apindo bersama pemerintah telah turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan importir terkait izin yang diperlukan. 

"Harapannya dari sosialisasi ini agar para pedagang serta importir barang memahami izin apa saja yang dibutuhkan agar jangan main ilegal importir," kata Stanly.

Lebih lanjut, Stanly mengungkapkan keprihatinannya terhadap perkembangan ekonomi di Batam, terutama di sektor industri dan pabrik tekstil. Menurutnya, banyak pabrik mengalami krisis akibat penurunan orderan dari pasar ekspor seperti Amerika dan Eropa yang tengah dilanda krisis. 

Baca juga: Toko Barang Impor di Batam Tutup Karena Isu Razia: Disperindag dan Bea Cukai Batam Bantah Kabar Tersebut

Hal ini memaksa pabrik-pabrik di Batam untuk fokus pada pasar domestik, namun mereka harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

"Anda bisa bayangkan pabrik-pabrik yang memiliki ribuan karyawan harus kalah bersaing dengan pedagang importir. Kita sebagai masyarakat di Kota Batam harus melindungi pabrik yang memiliki ribuan karyawan daripada pedagang yang mengimpor barang secara ilegal," tegas Stanly.

Stanly berharap pemerintah dapat lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para pedagang dan importir agar perekonomian Batam dapat berkembang dengan baik tanpa harus merugikan industri lokal yang ada di Indonesia.

Dengan adanya sosialisasi dan pembinaan yang tepat, diharapkan para pelaku usaha di Batam dapat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara sektor perdagangan dan industri lokal.