Pencabutan Moratorium Tambang di Lingga: Langkah Gubernur Kepri Ansar Ahmad Jelang Pemilihan Kepala Daerah

Pencabutan Moratorium Tambang di Lingga: Langkah Gubernur Kepri Ansar Ahmad Jelang Pemilihan Kepala Daerah

Pertambang pasir di Kabupaten Lingga.

Tanjungpinang, Batamnews - Menjelang pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 pada November mendatang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi mencabut surat Gubernur nomor B/650/2/PUPP/2023 tanggal 5 April 2023 tentang moratorium perizinan tambang di Kabupaten Lingga. 

Pencabutan ini tertuang dalam surat Gubernur Kepulauan Riau nomor B/650/459.2/PUPP/SET-2024 sebagai tindak lanjut dari surat Bupati Lingga tertanggal 17 April 2024.

Dalam maklumat Gubernur Kepri tersebut, beberapa poin penting disampaikan, yaitu:

  1. Menindaklanjuti surat Bupati Lingga nomor 600/DPUTR/0170 tanggal 17 April 2024 tentang Pertimbangan Pelaksanaan Moratorium, dengan memedomani surat dari Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang nomor PF.01/1053-200/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Surat Tanggapan Permohonan Pertimbangan/Rekomendasi atas Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sektor Pertambangan Minerba di Kabupaten Lingga.
  2. Mempertimbangkan Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yaitu:
  • Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau nomor R-387/L.10/Gph.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penyampaian Pendapat Hukum/Legal Opinion terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sektor Pertambangan di Kabupaten Lingga.
  • Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau nomor R-83/L.10/Gph.1/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 tentang Penyampaian Pendapat Hukum/Legal Opinion terhadap Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang baru dan Pengakhiran (Pencabutan) Moratorium Tambang di Kabupaten Lingga.

3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka terhadap surat Gubernur nomor B/650/2/PUPP/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Moratorium Perizinan Tambang dilakukan pencabutan (pengakhiran) sejak surat ini ditandatangani.

Baca juga: Optimalisasi Biaya Logistik dan Perkuat Pelayaran Kepelabuhanan: SPMT Resmi Serah Terima Empat Terminal Baru

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan perizinan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sektor pertambangan berjalan dengan baik, memberikan kepastian investasi, serta menjaga tertib administrasi proses perizinan tambang sesuai dengan mekanisme yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan perundang-undangan yang berlaku.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews