Tanjungpinang, Batamnews – Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Badan Anggaran DPRD dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas penguatan struktur APBD Kota Tanjungpinang melalui optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah Pemko Tanjungpinang dan dilaksanakan di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor Wali Kota beberapa waktu yang lalu.

Pj. Wali Kota Tanjungpinang, Andri, menekankan pentingnya PAD sebagai potensi sumber penerimaan utama dari APBD. 

"Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam membangun ekonomi di wilayahnya tergantung pada kemampuan aparaturnya untuk dapat mengumpulkan potensi yang ada pada masyarakat melalui optimalisasi peningkatan PAD," ujarnya.

Baca juga: Kasus Malpraktek RSUD RAT Kepri, Korban Buat Pengaduan ke Pengacara Terkenal Hotman Paris

Andri juga menambahkan bahwa peningkatan PAD adalah modal penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. "PAD merupakan penentuan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan," tambahnya.

Andri berharap melalui diskusi dengan narasumber dari Kemendagri, jajaran Perangkat Daerah Pemko Tanjungpinang dapat memperoleh transformasi ilmu. 

"Semoga melalui diskusi dan sharing informasi ini dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita dalam peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang," pungkasnya.

Dalam diskusi, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., memaparkan kebijakan perubahan APBD, prinsip money follow programs, serta pentingnya fokus pada pencapaian target pelayanan publik. 

Baca juga: Kapolresta Tanjungpinang Terapkan Perubahan Strategis, 9 Pejabat Utama Ikuti Serah Terima Jabatan

"Upaya ini penting untuk memastikan alokasi anggaran berdasarkan pada target kinerja pelayanan publik dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD, bukan berdasarkan alokasi tahun anggaran sebelumnya," jelasnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemko Tanjungpinang, sehingga dapat memperkuat struktur APBD dan mendukung pembangunan daerah secara optimal.