Bank Indonesia Gelar Rapat Dewan Gubernur, Suku Bunga Resmi Naik Jadi 6,25 Persen

Bank Indonesia Gelar Rapat Dewan Gubernur, Suku Bunga Resmi Naik Jadi 6,25 Persen

Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 6,25%. (Foto: dok.BI)

Jakarta, Batamnews - Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 6,25%. Keputusan ini merupakan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 23-24 April 2024.

Selain BI rate yang naik sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility juga ditetapkan naik sebesar 25 bps menjadi 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%.

Kenaikan ini menjadi yang pertama sejak BI menahan suku bunga acuannya di level 6% pada Oktober 2023 lalu.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers secara daring, Rabu (24/4/2024).

Perry Warjiyo menjelaskan, kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability.

"Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegasnya.

Perry mengatakan, meski BI Rate atau kebijakan moneter naik, ada stimulus yang diberikan BI untuk menjaga daya tahan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu melalui kebijakan makroprudensial yang longgar.

Kebijakan makroprudensial longgar itu untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.

Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Kebijakan makroprudensial longgar ditempuh salah satunya dengan memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan melalui perluasan cakupan sektor prioritas, yakni sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estate produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, Listrik-Gas-Air Bersih (LGA), dan jasa sosial; serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai 1 Juni 2024.

Lalu, mempertahankan Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; serta Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%.

Seluruh kebijakan itu ia katakan mempertimbangkan risiko faktor eksternak, yang berpotensi memengaruhi ekonomi domestik. Di antaranya karena perubahan arah kebijakan moneter AS dan memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Tetap tingginya inflasi dan kuatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) mendorong spekulasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih kecil dan lebih lama dari prakiraan (high for longer) sejalan pula dengan pernyataan para pejabat Federal Reserve System.

Perkembangan itu dan besarnya kebutuhan utang AS menurut Perry mengakibatkan terus meningkatnya yield US Treasury dan penguatan dolar AS semakin tinggi secara global. Semakin kuatnya dolar AS juga didorong oleh melemahnya sejumlah mata uang dunia seperti Yen Jepang dan Yuan China.

"Ketidakpastian pasar keuangan global semakin buruk akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Akibatnya, investor global memindahkan portfolionya ke aset yang lebih aman khususnya mata uang dolar AS dan emas, sehingga menyebabkan pelarian modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang semakin besar," ucap Perry.

Ke depan, risiko terkait arah penurunan FFR dan dinamika ketegangan geopolitik global ia pastikan akan terus dicermati BI karena dapat mendorong berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global, meningkatnya tekanan inflasi, dan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia.

"Kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia," tutur Perry.

Meski risiko global itu sangat kuat, Perry meyakini pertumbuhan ekonomi 2024 akan terap berada dalam kisaran perkiraan yang telah BI tetapkan, yaitu 4,7-5,5%. Didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan dengan Ramadhan dan Idul Fitri 1445H, dan investasi bangunan lebih tinggi dari prakiraan, ditopang oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah daerah dan berkembangnya properti swasta sebagai dampak positif dari insentif Pemerintah.

"Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi di triwulan I dan II tahun 2024 diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan IV tahun 2023," ungkap Perry.

Dari sisi stabilitas nilai tukar rupiah, ia tekankan memang terganggu akibat permasalahan eksternal. Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023.

Perkembangan ini memberikan tekanan depresiasi kepada hampir seluruh mata uang dunia, termasuk nilai tukar Rupiah. Yen Jepang dan Dollar New Zealand masing-masing melemah 8,91% dan 6,12% (ytd), sementara mata uang kawasan, seperti Baht Thailand dan Won Korea masing-masing melemah 7,88% dan 6,55% (ytd). Namun, pelemahan Rupiah sampai dengan 23 April 2024 ia anggap lebih rendah yakni 5,07% (ytd).

"Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang tersedia, baik melalui intervensi di pasar valas secara spot dan DNDF, pembelian SBN dari pasar sekunder apabila diperlukan, pengelolaan likuiditas secara memadai, maupun langkah-langkah lain yang diperlukan," papar Perry.

Terkait inflasi, ia juga menekankan sejauh ini masih dalam rentang sasaran 2,5±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Maret 2024 tercatat sebesar 3,05% (yoy), ditopang oleh inflasi inti yang rendah sebesar 1,77% (yoy) dan inflasi administered prices (AP) yang menurun menjadi 1,39% (yoy).

Sementara itu, inflasi volatile food (VF) meningkat menjadi 10,33% (yoy) dari 8,47% pada bulan sebelumnya, dipengaruhi oleh faktor musiman periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pergeseran musim tanam akibat dampak El-Nino. "Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam sasarannya," tegas Perry.

"Untuk memperkuat respon kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro-market," ucapnya.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews