Batam, Batamnews - Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam telah mengadakan rapat koordinasi dengan Kantor Bea Cukai Batam di Marketing Center BP Batam pada Selasa (12/12/2023). 

Rapat ini bertujuan untuk membahas ketentuan terkait hasil produksi kawasan bebas yang akan dipindahkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).

Surya Kurniawan Suhari, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, mengungkapkan bahwa ada banyak kebijakan baru yang diberlakukan di Batam. Kebijakan-kebijakan ini kadang tidak dipahami oleh para pelaku usaha di Batam. 

Oleh karena itu, BP Batam sebagai administrator di kawasan FTZ Batam, berupaya untuk memfasilitasi para pelaku usaha di Batam, termasuk dalam hal penggunaan tabel konversi bagi pelaku industri yang barang produksinya dibutuhkan di dalam negeri.

Baca juga: Wujudkan Batam Kota Madani dan Modern, Muhammad Rudi: Jaga Kerukunan Antar Umat Beragama

"Salah satu tujuan kami adalah terus memfasilitasi pelaku usaha atau pelaku industri, untuk memberikan kepastian investasi di Pulau Batam," ujar Surya.

Muhammad Solafudin, Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai I Bea Cukai Batam, menjelaskan bahwa dalam diskusi tersebut, pihaknya mensosialisasikan fasilitas-fasilitas di kawasan bebas Batam. Ia menegaskan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Kota Batam bersifat tidak terbatas atau unlimited.

"Harapan kami, dengan fasilitas ini dapat menarik investor dari dalam negeri maupun luar negeri, memberikan multiplier effect bagi negara dan masyarakat," katanya.

Solafudin menambahkan bahwa barang-barang yang masuk dari luar negeri ke Kota Batam tidak dikenakan biaya masuk, pajak impor, atau pembatasan. Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan di Kota Batam untuk memasukkan barang sesuai kebutuhan tanpa adanya hambatan.

Baca juga: Festival Nusantara Viking Bintan Island Sukses Bangkitkan Ekonomi UMKM Lokal

Di sisi lain, Purnomo Andiantono, Kepala Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta, menyambut baik kegiatan rapat koordinasi ini. Ia mengungkapkan bahwa kantor perwakilan di Jakarta sering dikunjungi oleh para investor yang menanyakan tentang fasilitas di Batam untuk produk mereka yang akan masuk ke TLDDP. 

Purnomo berharap agar kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan, karena informasi yang diperoleh sangat penting bagi para investor yang berminat berinvestasi di Batam.

Purnomo juga menekankan perlunya mendalami aturan-aturan baru di bidang bea cukai, perpajakan, dan sebagainya, terutama terkait konversi dan non konversi untuk barang-barang yang diproduksi di Batam dan masuk ke daerah pabean Indonesia.

"Terima kasih atas penyelenggaraan acara ini, dan kami berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilakukan di masa depan," tambahnya.