Batam, Batamnews - Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) dengan tegas membantah pernyataan yang viral di media sosial yang menyebutkan bahwa Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, dapat dijerat dengan tuduhan penyebaran berita bohong terkait dalang kerusuhan demo di Rempang pada 11 September lalu.

Pernyataan tersebut diketahui bukan dari pihak kepolisian, melainkan opini pribadi seorang pengguna media sosial yang tersebar di grup WhatsApp "Batam Menuju Perubahan".

Postingan yang menjadi viral tersebut berisi link berita yang telah dimodifikasi dengan tambahan narasi yang menyesatkan, mengklaim bahwa Wali Kota Batam bisa dituduh melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Siapa Sosok Pejabat Pemprov Kepri yang Disebut Rudi Diduga Dalang Konflik Rempang?

Narasi ini dibagikan oleh Amri Abdi pada Kamis, 12 September, pukul 20.11 WIB dan dengan cepat menyebar ke berbagai grup media sosial.

Narasi yang ia bagikan dengan menyertakan link itu berbunyi," "Jika tidak benar informasi yang dikeluarkan oleh Walikota Batam, maka bisa jadi Muhammad Rudi dapat dituduh Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/HOAX."

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., dalam keterangannya kepada Batamnews, pada Jumat, 3 November, menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan bukanlah pernyataan resmi dari kepolisian.

Baca juga: Polda Kepri Akan Selidiki Video Pengakuan Warga Tahanan Terkait Dalang Demo Rempang

Polda Kepri menegaskan bahwa segala bentuk opini atau pendapat yang diungkapkan oleh individu di media sosial adalah tanggung jawab pribadi pengguna tersebut.

Sebelumnya, terdapat konfirmasi dari Polda Kepri bahwa akan ada pengecekan informasi beredar mengenai video pernyataan Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, terkait dugaan adanya dalang di balik demo Rempang.

Polda Kepri menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan memastikan kebenarannya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berujung pada masalah hukum.