Bintan, Batamnews - Masyarakat di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, menghadapi kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di daerah mereka.

Camat Tambelan, Baharuddin Ngabalin, mengungkapkan bahwa sejak dilarang membawa Pertalite dari Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), penduduk yang memiliki kendaraan bermotor menghadapi kendala besar.

"Kami sekarang tidak bisa membawa bahan bakar Pertalite lagi dari Kalimantan Barat. Ini karena minyak tersebut disubsidi, dan hal ini juga bertentangan dengan peraturan," ungkap Ngabalin.

Ngabalin melaporkan bahwa sekitar 3 ribu kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, sudah tidak dapat beroperasi karena tidak ada pasokan bahan bakar. Situasi ini sangat mengkhawatirkan bagi warga yang tinggal di pulau terpencil ini.

Baca juga: Balita dengan Kondisi Langka, Kisah "Anak dari Surga" Diadopsi Ratu Malaysia

Sebagai seorang Camat yang peduli terhadap kesulitan masyarakatnya, Ngabalin berencana melaporkan permasalahan ini kepada Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan, Asy Syukri, dengan harapan ada solusi yang bisa ditemukan.

Ngabalin juga telah berusaha untuk membangun sebuah Pertamina Mini di Kecamatan Tambelan, tetapi proses perizinan dari pusat belum keluar.

Menanggapi kesulitan mendapatkan Pertalite di Kecamatan Tambelan, Salah satu Warga Tambelan Kasmir menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pertalite di Kecamatan Tambelan, mereka harus mengimpor dari Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan Pertalite subsidi.

Baca juga: Mulai Senin, Parkir di Pelabuhan Kuala Riau Dikenakan Biaya Berikut Tarifnya!

"Sebenarnya, masyarakat Tambelan seharusnya tidak berhak atas Pertalite subsidi dari Kalimantan, karena secara administratif, Tambelan termasuk dalam wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Namun, kebutuhan Pertalite di Tambelan harus mengambil kuota dari Singkawang," ujarnya.

Warga menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Bintan, karena menurutnya, kabupaten tersebut tidak cukup serius dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi warganya yang tinggal di pulau terjauh.

"Mudah-mudahan dengan kasus ini, Pemerintah Kabupaten Bintan yang merasa memiliki Kecamatan Tambelan tidak menyepelekan aspek ini," ujarnya.