BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr  Nidyo Pramono mengatakan, tatanan birokrasi dan kewenangan membuat Kota Batam kehilangan daya saing.

"Batam termasuk kawasan bebas yang berada di traffic Internasional jalur Selat Malaka tentunya harus memiliki legalitas birokrasi yang jelas untuk bersaing dengan Singapura," ujar Nindyo Pramono, di Hotel Novotel Batam, Rabu (27/1/2016).

Menurutnya, Kota Batam sama seperti Singapura sebagai jalur lalu lintas laut international. Seharusnya memiliki daya saing jika ingin seperti Singapura. Selain itu, Free Trade Zone (FTZ) masih jauh dari harapan pemerintah pusat.

"Adanya dualisme, birokrasi dan regulasi yang berkepanjangan, perizinan usaha lemah merupakan salah satu faktor FTZ jauh dari yang diharapkan pemerintah pusat. Sebab, Batam merupakan sebagai lokomotif perekonomian nasional," kata dia.

Di tempat yang sama, Purba Robert Mangapul Sianifar, Staf Ahli Kementerian Bidang Hubungan Ekonomi Kemaritiman dan Perekonomian mengatakan, Kota Batam saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat sedang membahas Batam akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," ujarnya.

Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yakni suatu kawasan yang mengurus tentang sektor ekonomi. "KEK bisa dibentuk dengan undang-undang agar kawasan tersebut bebas dari campur tangan politik," ungkapnya.

Sambungnya, untuk menjalankan KEK pemerintah pusat mengangkat langsung pemerintah daerah dan kota. Sehingga, pejabat-pejabat tersebut benar-benar diisi dengan orang-orang yang profesional untuk membangun kawasan bebas tersebut.

"Jika pemerintah daerah ditunjuk langsung oleh pusat tentunya tidak ada lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Diganti dengan Dewan Pengawasan," kata dia.

(isk)