Batam, Batamnews - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI pada Kamis (8/6/2023) di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, serta para Anggota Bidang dan jajaran.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, dan dihadiri oleh 25 orang anggota Komisi VI DPR RI. Rapat ini membahas tiga hal penting, yaitu:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam untuk Tahun Anggaran 2024.
2. Evaluasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2022.
3. Tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kepulauan Riau.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam kesempatan pertama, menyampaikan bahwa BP Batam telah menetapkan target penerimaan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,66 triliun, atau naik 24,10 persen dari target Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2,14 triliun.

Penetapan tersebut sesuai dengan Surat Bersama dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus untuk Tahun 2024. Kesepakatan ini telah dicapai dalam Pembahasan RKP dan RKA BP Batam pada Senin (29/5/2023) yang lalu.

"Anggaran sejumlah itu akan dialokasikan untuk 2 program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis," jelas Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi juga menekankan komitmen BP Batam terkait penerimaan. BP Batam akan berupaya menggesa realisasi kegiatan yang dapat menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti layanan pengelolaan pertanahan, pelabuhan, rumah sakit, pengelolaan air minum, dan aset lainnya.

Baca juga: Dorong Pemulihan Sektor Pariwisata, Kepala BP Batam Dukung Penyelenggaraan Event Internasional

"Sementara itu, dalam hal pengeluaran, kami akan mengambil langkah-langkah percepatan proses pencairan anggaran, pengadaan, dan realisasi berbagai kegiatan yang telah direncanakan," tambahnya.

Dalam hal investasi, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di Batam telah mengalami peningkatan sejak tahun 2018, yaitu sebesar Rp10,8 triliun, kemudian tahun 2019 sebesar Rp15,5 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp22,97 triliun.

"Dengan demikian, kontribusi investasi asing rata-rata mencapai Rp9,15 triliun setiap tahun," ungkap Muhammad Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, selaku pimpinan rapat, bersama beberapa anggota Komisi VI DPR RI memberikan beberapa masukan terkait pengembangan potensi investasi di bidang kesehatan, pariwisata, dan pendidikan bertaraf internasional.

"Kami mengapresiasi paparan BP Batam yang dianggap lengkap dan komprehensif. Namun, terdapat beberapa potensi investasi yang perlu dikaji oleh BP Batam agar peluangnya dapat dimanfaatkan secara maksimal," ujar Martin.

"Dan mengenai anggaran yang diajukan, pada prinsipnya kami setuju karena sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Jadi, BP Batam dapat fokus pada percepatan penyelesaian masalah perizinan lahan dan investasi," lanjutnya.

Ide-ide pengembangan investasi tersebut disambut baik oleh Muhammad Rudi dan jajaran. Mereka menyatakan akan melakukan kajian bisnis untuk menganalisis faktor-faktor SWOT dari sektor-sektor yang diusulkan.

"Kami sangat mengapresiasi masukan-masukan dari pimpinan rapat dan anggota Komisi VI DPR RI, dan akan kami kaji lebih lanjut untuk kemajuan perekonomian Batam ke depan," tutup Muhammad Rudi.