Batam, Batamnews - Kritik keras mengenai pelayanan air bersih yang makin hari kian parah dilayangkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Tumbur M Sihaloho.

Selain kesal dengan pelayanan yang buruk, juga menurutnya terlalu banyak dalih dari konsorsium air bersih. Bahkan menurutnya pihak terkait kerap mencari 'kambing hitam'.

"Tidak ada alasan atau dalih yang mengkambinghitamkan jaringan. Sampai hari ini banyak aduan masyarakat ke saya soal pelayanan air bersih yang semakin buruk," ujarnya, Senin (23/1/2023).

Menurut dia, sebelum pengikatan kerjasama antara BP Batam dengan PT Moya, tentu sudah ada analisa bisnis dari pihak pertama dan kedua. Jadi tak mesti ada masalah soal itu dan harusnya bisa fokus memberikan pelayanan terbaik.

Baca juga: SPAM Batam Ngadat Berhari-hari, Warga Perumahan Bukit Raya Terpaksa Tampung Air Hujan

"Jika sekarang dikatakan ada perbaikan jaringan, peningkatan kapasitas jaringan juga sudah jadi komitmen bersama. Tapi tidak memutuskan pelayanan. Air ini, kan, kebutuhan hidup," kata Tumbur.

Tumbur mengaku jika konsorsium air bersih di Batam tak transparan mengenai masalah kerjasamanya. Pihak bersangkutan hanya meminta waktu untuk perbaikan pelayanan yang sampai sekarang kian memburuk.

"Sebenarnya orang ini (konsorsium air bersih) pun tertutup masalah kerjasamanya sampai dimana. Yang ada di situ hulu sama hilir dipilah. Artinya sejelek-jelek ATB (penyedia layanan air bersih sebelum PT Moya) juga nggak pernah begini," katanya.

Atas pelayanan air bersih yang semakin jelek dan membuat masyarakat resah, dia pun menyindir soal slogan 'Batam Kota Baru'.

Baca juga: Gagal Tangani Layanan Air Bersih, Uba: Bubarkan SPAM Batam!

"Kota modern apa kalau air mati, urus ini saja tak becus. Bagaimana Batam mau menuju kota yang modern atau kota baru kalau penyaluran air ke masyarakat saja tak bisa dilayani dengan baik," katanya.

Tumbur juga menyinggung soal program pemerintah yang lebih gencar terhadap pembangunan infrastruktur. Ia menilai masih banyak masalah yang dialami masyarakat dan diperlukan peran pemerintah.

"Masyarakat Batam itu nggak makan dari (pembangunan) jalan. Tapi kalau karena air, bisa mati. Kepala BP Batam harus bertanggungjawab. Harusnya dia tinggal menyelaraskan saja," ujar dia.

Selain itu, lanjutnya, Batam yang dinakhodai oleh satu orang; Muhammad Rudi sebagai Wali Kota dan Kepala BP Batam, harusnya bisa lebih mudah berbenah menuju ke arah yang lebih baik. Akan tetapi hal tersebut menurut Tumbur tak terbukti.

"Dulu alasannya nakhoda ada dua. Sekarang nahkodanya satu, mesin dua, tapi tetap makin parah," pungkasnya.