Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota setelah terbukti melanggar verifikasi administrasi lewat video call. Tindakan tersebut dinilai tak memiliki dasar hukum.

"Merujuk pada 10 putusan Bawaslu Provinsi, terbukti bahwa KPU kabupaten/kota melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Atas tindakan KPU Kab/kota tersebut majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi memberikan sanksi teguran tertulis," Komisioner Bawaslu Puadi saat dihubungi, Selasa (5/10/2022).

"Sanksi teguran tertulis ini adalah bentuk peringatan yang harus diperhatikan oleh semua jajaran KPU agar tidak melakukan tindakan yang bersifat tidak prosedural dan bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undang," sambungnya.

Baca juga: Bawaslu Lingga Buka Pendaftaran Panwascam untuk Pemilu 2024, Intip Syaratnya

Puadi menegaskan video call yang dilakukan oleh anggota KPU di 10 Kabupaten/Kota pada tanggal 5-7 September 2022 saat proses verifikasi administrasi itu bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

Ia menilai sanksi berupa teguran tertulis sudah tepat sebab Bawaslu berkewajiban mengingatkan anggota KPU untuk memenuhi amanat jabatannya agar terhindar dari penyalahgunaan.

Meskipun, Puadi juga mengakui bahwa kesalahan administrasi itu memang dilakukan oleh KPU, namun sanksi moral ini dianggap sudah memiliki nilai manfaat yang tepat.

Baca juga: Bawaslu Lingga Buka Pendaftaran Panwascam, Butuh 39 Orang untuk 13 Kecamatan

"Lagi pula kalau diberikan sanksi perbaikan administrasi tidak mungkin dilakukan karena perbuatannya telah selesai dilakukan sehingga tidak perlu dilakukan karena alasan kemanfaatan dan demi kelancaran pelaksanaan tahapan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU telah mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan vermin dilakukan secara jarak jauh lewat video call.

Padahal, kata Puadi, berdasarkan aturannya, video call hanya bisa dilakukan pada verifikasi faktual. Hal itu mengacu pada Pasal 39 Ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022.

Puadi menyebut temuan itu telah dilaporkan kepada KPU beserta saran perbaikannya. Namun, saran yang pihaknya sampaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Sampai saat ini pihaknya menemukan pelanggaran verifikasi administrasi di 10 Provinsi. Beberapa di antaranya Sumatera Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng).