Batam, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad meminta agar Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan kembali terhadap rencana penghapusan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dihapus pada akhir tahun 2022. 

Ia menyebutkan, khusus di Pemerintah Provinsi Kepri saja, jumlah tenaga non-ASN mencapai lebih dari 7.500 orang. Jika tenaga non-ASN itu dihapus, menurutnya akan menambah angka pengangguran. 

“Hasil perhitungan BPS (Badan Pusat Statistik), ada 400 ribu tenaga non-ASN di seluruh Indonesia, kalau kebijakan itu diterapkan maka menambah angka pengangguran,” ujar Ansar dalam Rakornas BKN di Batam, Kamis (21/7/2022). 

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, jumlah angka pengangguran mencapai 8,4 juta orang. Jika ditambah dengan tenaga non-ASN yanh akan dihapus, maka bisa menyentuh 9 juta orang. 

“Ini akan berkontribusi dari 5,8 persen menjadi 7 persen lebih,” katanya. 

Tidak terkecuali di Kepri, sekitar 7.500 orang tenaga non ASN akan memberikan dampak angka kemiskinan. Selain itu juga dapat mengganggu pesta demokrasi, baik itu pilpres, pileg, dan pilkada. 

“Tentunya kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, oleh karena itu sebaiknya dipertimbangkan lagi, cari skema yang pas,” kata dia. 

Menurutnya, persoalan ini perlu diskusikan bersama, antara BKN dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Pemerintah Daerah. 

“Tenanga non-ASN sangat dibutuhkan, di Kepri, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan untuk bisa mengabdi di pulau-pulau terluar,“ katanya.