Batam, Batamnews - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, akhirnya angkat bicara soal polemik tempat hiburan malam Holywings di Batam, Kepulauan Riau.

Polemik melebar ke perizinan setelah promo Holywings Indonesia minuman beralkohol gratis untuk mereka yang bernama Muhammad dan Maria. 

Rudi pun berencana meninjau ulang perizinan Holywings di Batam. Rudi meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Batam beserta PTSP BP Batam menilik kembali perizinan outlet Holywings di Batam.

Baca juga: Holywings Digugat Rp 36,5 Triliun Buntut Promo Alkohol Nama Muhammad dan Maria

“Dari PTSP Pemko dan BP Batam harus duduk sama,” ujar Rudi, yang juga Wali Kota Batam ini kepada wartawan, Senin (4/7/2022). 

BP Batam sebelumnya telah mengeluarkan perizinan usaha bar kepada Holywings. Dengan izin itu lantas Holywings beroperasi.

Namun belakangan diketahui, Pemko Batam belum mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau sekarang diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

“Kalau izin di BP Batam itu kan sudah pakai sistem, kalau lengkap ya izinnya keluar,” kata Wali Kota Batam itu. 

Menurutnya dengan UU Cipta Kerja, saat ini proses perizinan semakin mudah. Namun ternyata pada kenyataannya masih ada pengusaha yang belum mematuhi secara menyeluruh. 

“Pengusaha harus patuhi, kan sekarang sudah ada kemudahan,” kata dia. 

Dengan kasus Holywings ini, Rudi mengatakan, Pemko dan BP Batam harus mengecek ke lapangan, memastikan perizinan Holywings.

Baca juga: Soroti Holywings, DPRD Batam: Kok Bisa Beroperasi Padahal Izin Tak Lengkap

Ia mengakui, jika izin telah keluar tidak serta-merta saat itu juga tim PTSP mengecek ke lapangan. 

“Bisa sebulan atau dua bulan setelah izin itu keluar,” katanya. 

Rudi juga menegaskan bahwa izin yang dikeluarkan PTSP tidak ada tanda tangan dirinya. Baik itu izin dikeluarkan PTSP Pemko Batam ataupun BP Batam.

“Jadi pertanggungjawaban Firmanysah (Kepala DPM-PTSP Pemko Batam) dan Harlas (Direktur PTSP BP Batam),” kata dia.