Batam, Batamnews - Kabar kekecewaan seorang staf khusus Gubernur Kepri mengapung ke permukaan. Salah seorang stafsus meradang dan merasa kecewa meminta agar keberdaan stafsus dibubarkan saja.

Usulan pembubaran stafsus tersebut bentuk protes. Hal ini karena gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan dinilai tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukannya selama ini.

Salah seorang sumber Batamnews, menyebut keluhan ini datang langsung dari salah seorang stafsus.

Baca juga: Gawat, Stafsus Gubernur Kepri Ambil Alih Peran Humas Provinsi Kepri

"Saya protes, bubarkan saja keberadaan stafsus ini. Masa gaji yang diterima hanya segitu," kata sumber batamnews, yang mengutip pernyataan langsung dari salah satu stafsus Gubernur Kepri tersebut.

Sumber terpercaya ini juga menyebutkan nominal atau besaran gaji yang diterima stafsus yang dianggap kecil tersebut.

"Masa gaji jabatan stafsus gubernur hanya Rp9 juta per bulannya. Itu sudah termasuk tunjangan," kata sumber ini mengutip pengakuan dari stafsus yang sama.

Batamnews mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada salah satu stafsus Gubernur Kepri lainnya, Bidang Kebijakan Pelayanan Publik, Basyaruddin Idris. Basyarudin pun menyebut hal itu tidak benar.

"Hoaks itu," katanya, saat dihubungi Batamnews.

Baysaruddin juga menyebutkan, bahwa para stafsus Gubernur Kepri saat ini masih kompak.

"Alhamdulillah, kami dalam situasi yang kompak," tegasnya.

Seperti diketahui, keberadaan stafsus Gubernur Kepri saat ini menjadi sorotan publik. Banyak masyarakat mempertanyakan terkait pengangkatan nama-nama di jabatan stafsus.

Misalnya ada nama yang pernah menjadi mantan narapidana kasus korupsi oleh KPK.

Baca juga: Heboh Beredar Nama Mantan Napi Korupsi Jadi Stafsus Gubernur Kepri

Selain itu masalah pengangkatan stafsus yang juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan dosen di universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), yang notebene merupakan universitas negeri, tentunya sudah menerima gaji dari pemerintah.

Selain itu yang jadi sorotan masyarakat Kepri, terkiat pengangkatan stafsus yang dinilai tidak memiliki kemampuan dan keahlian khusus.

Selain itu  jumlah stafsus yang terlalu gemuk yang tentunya akan memberatkan anggaran APBD Pemprov Kepri.