Emosional, Myanmar Minta Tolong Dunia Hentikan Junta Militer

Emosional, Myanmar Minta Tolong Dunia Hentikan Junta Militer

Demo dan Mogok Kerja Akibat Kudeta Militer di Myanmar (AP Photo)

Yangon - Pernyataan emosional dibuat Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat (26/2/2021). Ia memohon dengan berapi-api kepada masyarakat dunia agar mengambil tindakan sekuat mungkin untuk mengakhiri kekuasaan junta militer di negara itu.

Suara Kya Moe Tun dilaporkan tiba-tiba bergetar saat berbicara soal rezim militer yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi 1 Februari lalu. Hal yang tak lazim dilakukan seorang perwakilan negara saat berpidato di Majelis Umum PBB.

Ia meminta semua negara anggota mengeluarkan pernyataan mengutuk keras kudeta. Ia bahkan memberikan hormat tiga jari, tanda itu menjadi simbol perlawanan massa pro demokrasi di unjuk rasa yang sudah terjadi berminggu-minggu menentang junta.

"Kami membutuhkan ... tindakan sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat, dan memulihkan demokrasi," pintanya, dikutip dari AFP, Sabtu (27/2/2021).

Ia pun menghimbau semua negara untuk tak mengakui rezim militer dan menolak bekerja sama dengannya. Ia meminta negara mendesak junta menghormati pemilihan yang demokrastis tahun lalu."Kami akan terus memperjuangkan pemerintahan, yaitu dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat," katanya.

Pidato ini kemudian disambut tepuk tangan di ruang sidng itu. Beberapa diplomat bahkan memberi apresiasi. "Saya memuji rekan saya Duta Besar Kyaw Moe Tun hari ini atas pernyataannya yang berani dan kuat," cuit Duta Besar Inggris Barbara Woodward.

Sebelumnya, utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan dia mengutuk keras langkah-langkah baru-baru ini oleh junta. Termasuk penggunaan kekuatan mematikan yang "tidak dapat diterima" pada para pengunjuk rasa dan menyerukan masyarakat internasional untuk mendesak kembali Myanmar ke demokrasi.

"Tidak ada pembenaran atas tindakan militer dan kami harus terus menyerukan pembalikan situasi yang tidak dapat diizinkan ini," katanya kepada Majelis Umum melalui tautan video.

Diplomat itu mengatakan saat ini, ia dilarang mengunjungi Myanmar oleh rezim militer. "Sepertinya mereka ingin terus melakukan penangkapan besar-besaran. Ini kejam dan tidak manusiawi," katanya.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews