Tanjungpinang - Usai dilantik sebagai Gubernur Kepri, Ansar Ahmad tentunya akan dihadapi sejumlah pekerjaan rumah dari pemerintahan sebelumnya yang belum rampung.

Sejumlah permasalahan yang mencuat seperti dana bansos sembako Pemprov Kepri yang masih bergulir dan menjadi atensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adalagi problem dugaan proposal fiktif yang dicairkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri yang nilainya mencapai Rp1,9 miliar. Kasus ini tengah bergulir di Kejati dan Polda Kepri.

Dikabarkan sejumlah proposal dari beberapa kegiatan kepemudaan dan LSM dicairkan melalui Bakesbangpol.

Kabar tak sedap muncul dengan adanya indikasi pemalsuan tandatangan kepala Bakesbangpol Kepri, Lamidi untuk pencairan proposal tersebut oleh oknum pegawainya.

Lantas bagaimana reaksi Ansar dengan sejumlah masalah di lingkungan Pemprov Kepri itu sebagai Gubernur Kepri. Ia pun mengaku santai. Menurutnya hal utama adalah kekompakan.

"Mudah-mudahan tidak jadi apa-apa. Semuanya baik dan semua harus kompak," harap Ansar, dijumpai di Masjid Raya Nur Ilahi Dompak, Tanjungpinang, Jumat (26/2/2021).

Sementara itu, terkait kasus proposal fiktif, Kasipenkum Kejati Kepri Jendra Firdaus mengatakan, saat ini pemeriksaaan masih dalam tahap pendalaman.

"Masih dalam tahap penyelidikan yang dilakukan dengan operasi intelijen," kata Jendra.