Batam - Komisi I DPRD Kota Batam menyoroti penggunaan anggaran Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) yang hanya fokus digunakan untuk kegiatan semenisasi dan pembangunan drainase.

Anggota komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha mengatakan pembangunan di kelurahan juga melingkupi kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya.

"Sementara itu, kami ingin Pemerintah Kota Batam melakukan perluasan, objek program kegiatan PIK," ujar Utusan, Kamis (4/2/2021).

Menurutnya, kebutuhan masing-masing kelurahan berbeda, seperti ada kelurahan yang membutuhkan sarana pendidikan, taman bermain anak, poskamling tetapi tidak membutuhkan semenisasi dalam waktu dekat.

"Saya kira ini kalau diperluas akan lebih baik karena menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keluaran. Jadi tak terpaku pada 2 program kegiatan," kata dia.

Menurutnya, memang PIK itu harus bersifat skala prioritas. Namun skala prioritas itu bukan hanya semenisasi ataupun drainase.

"Harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan mengacu kepada hasil Musrenbang. Kalau ini diperluas saya rasa lebih bagus," ucapnya.

Selanjutnya, pihaknya akan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar penggunaan PIK ini bisa lebih maksimal dan menjangkau kebutuhan masyarakat.

“Nanti kami konsultasikan, setelah itu kami akan libatkan camat dan biro hukum untuk sama-sama mendengarkan," jelasnya.