Batam - Perubahan tata kelola air bersih di Kota Batam, Kepulauan Riau ditengarai menyisakan problem, terutama bagi kalangan pelanggan.

Sejak akhir tahun, sejumlah pelanggan air bersih di Batam mengeluhkan harus membayar tagihan penggunaan air lebih mahal dari sebelumnya.

Persoalan ini disikapi oleh DPRD Kota Batam. Wakil rakyat memanggil PT Moya Indonesia, perusahaan yang dipercaya BP Batam untuk menangani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam.

Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dijadwalkan pada Kamis (7/1/2021), perusahaan yang menjadi bagian dari PT Moya Holdings Asia Limited itu tak memenuhi undangan.

Komisi I DPRD Kota Batam menyayangkan ketidakhadiran PT Moya Indonesia pada rapat dengan agenda membahas tagihan air konsumen yang tidak wajar tersebut. 

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto mengatakan RDP ini telah dijadwalkan dengan mengundang pihak PT Moya Indonesia dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

“Namun keduanya tidak hadir, kami menyayangkan sekali,” ujar Budi. 

Dari pihak PT Moya Indonesia, Budi menyampaikan bahwa ketidakhadiran mereka belum disampaikan alasannya. Komunikasi sejauh ini, Budi mengaku belum ada surat balasan atau konfirmasi lanjutan. 

“Yang jelas kami mengundang memakai surat, dan tidak ada komunikasi dengan PT Moya Indonesia,” katanya. 

Padahal pelaksanaan RDP sempat diundur kurang lebih satu jam. Awalnya telah dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dan baru dimulai pada pukul 11.00 WIB.

“Sempat kami undur, tapi tetap juga mereka tidak hadir,” ucapnya.

Sementara itu dari pihak BP Batam telah meminta untuk menjadwalkan ulang RDP tersebut. Sehingga pihaknya memutuskan akan menjadwalkan ulang pelaksanaan RDP. 

“Kami jadwal ulang, rencana minggu depan, tidak bisa minggu ini, tunggu kami rapat internal lagi,” kata dia.