Twitter menghapus video kampanye Presiden AS Donald Trump di platform pada Sabtu (18/7/2020) lalu akibat pelanggaran hak cipta. Dalam video tersebut, Trump menggunakan lagi Linkin Park yang berjudul 'In The End'. Lagu tersebut mengiringi gambar-gambar Trump dan kutipan dari pidato-pidatonya.

Linkin Park mengajukan komplain hak cipta karena Trump tidak meminta izin ke grup musik itu.

"Sesuai kebijakan hak cipta kami, kami menanggapi keluhan hak cipta yang valid yang dikirimkan kepada kami oleh pemilik hak cipta atau perwakilan resmi mereka," kata juru bicara Twitter.

Linkin Park pada hari Sabtu mencuitkan bahwa pihaknya tidak mendukung Trump dan telah melakukan langkah untuk menanggapi video yang berisi karya Linkin Park.

Dilansir dari The Verge, Wakil kepala staf Gedung Putih untuk komunikasi Dan Scavino mencuitkan video Jumat malam dan akun Twitter resmi Trump me-retweet pada Sabtu. Retweet tidak lagi terlihat di feed Twitter presiden.

Dilansir dari Variety, Trump dan tim kampanye sering diprotes oleh para penyanyi yang karyanya digunakan sebagai bahan kampanye atau digunakan dalam rapat Trump. Artis yang protes ke Trump seperti,  Rolling Stones, Neil Young, Panic! di Disco, Pharrell Williams, R.E.M., Aerosmith, hingga Adele.

Ini juga bukan pertama kalinya Twitter mengambil tindakan terhadap salah satu tweet Trump atas keluhan hak cipta. Bulan lalu, Twitter menonaktifkan video kampanye empat menit yang termasuk gambar George Floyd, pria Minneapolis yang meninggal pada 25 Mei setelah seorang petugas polisi berlutut di lehernya.

Facebook dan Instagram menghapus posting dari platform mereka yang menampilkan video. Presiden menyebut penghapusan itu 'ilegal', dalam sebuah tweet.

Akan tetapi, CEO Twitter Jack Dorsey menjawab: "Tidak benar dan tidak ilegal. Ini ditarik karena kami mendapat keluhan DMCA dari pemegang hak cipta. "

Trump memiliki tweet lain yang ditandai oleh Twitter dianggap bertentangan dengan kebijakan kontennya. Pada bulan Mei, Twitter menambahkan label ke tweet Trump yang memperingatkan 'ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai'.

Twitter mengatakan tweet itu melanggar kebijakannya yang melawan kekerasan. Tweet di bulan Juni oleh presiden yang menampilkan video hasil dokumenter juga diberi label sebagai 'media yang dimanipulasi'.